Media dan Penguasa: Sejarah dan Dinamika Media di Indonesia

0
65
Sumber gambar: Pixabay oleh Engin Akyurt
Sumber gambar: Pixabay oleh Engin Akyurt

Oleh Azka Haidar

Media dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi perantara, sesuai dengan asalnya yang berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti perantara atau pengantar. Maksudnya adalah sebagai perantara dan penengah komunikasi, serta saluran komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Media dapat juga diartikan sebagai saluran untuk mengantarkan pesan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, pengertiannya juga dapat berbeda. Dari perspektif teknologi informasi dan komunikasi, media dapat diartikan sebagai teknologi itu sendiri, teknologi yang mampu mengirim dan menerima pesan.

Media-media di Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa. Selama seabad lalu sudah banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi. Mulai dari awal abad 19, lalu selama kurun 1920-an dan 1930-an media-media di Indonesia sudah mulai mencoba untuk mengguncang dan menggoyahkan tatanan kolonial yang membelenggu Indonesia. Seiring dengan dicapainya kemerdekaan pada tahun 1945, gagasan dari media-media juga ikut mengikuti alur republik ini. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno hingga kejatuhannya, mulailah bermunculan stasiun-stasiun radio yang tak terkira. Pada masa Orde Baru media seakan berada dalam kendali rezim, walaupun pada kurun 1990-an rezim pemerintah juga sempat kehilangan kendali, hingga kemudian kendali tersebut tersapu oleh krisis keuangan dan gerakan reformasi pada 1997-1998.

Tentunya perkembangan media di Indonesia juga berdasarkan bentuk ataupun mediumnya. Pada awal abad 19 hingga masa kemerdekaan, media cetak menjadi sarana yang ampuh untuk merongrong penjajah kolonial hingga penyebarluasan ide-ide nasionalis serta pembentukan cita-cita dan kesadaran nasional. Pada masa setelahnya media audio mulai menjamur seiring mulai maraknya pendirian stasiun-stasiun radio di Indonesia. Pada masa setelahnya, seiring dengan mulai ditayangkannya stasiun televisi, yang pada penayangan perdananya di Indonesia  pada 17 Agustus 1962 dengan digelarnya perayaan hari proklasmasi Republlik Indonesia ke-17, media televisi lambat laun mulai naik daun. Apalagi dengan diresmikannya televisi pertama di republik ini yakni Televisi Republik Indonesia (TVRI), media ini mulai memainkan peranya sebagai salah satu media massa yang memiliki dampak yang kuat sebagai alat penyampai informasi maupun untuk membentuk opini publik. Lalu, bersamaan dengan perkembangan teknologi juga, masyarakat kini sudah mulai meninggalkan televisi dan beralih ke media yang memiliki kesan lebih canggih dan global, internet. Internet sendiri di Indonesia bisa dikatakan bermula pada tahun 1990-an, dengan mulai dioperasikanya internet service provider (ISP) pertama di Indonesia yaitu Ipteknet. Sejak saat itulah perlahan-lahan internet mulai digemari oleh masyarakat hingga menjadi seperti sekarang ini. Kini internet menjadi media yang digandrungi, apalagi dengan semakin maraknya peggunaan smartphone yang juga linear dengan penggunaan internet. Akibatnya pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mecapai sekitar 175 juta orang menurut riset terbaru dari layanan manajemen konten Hootsuite.

Pembahasan mengenai media di Indonesia tidak hanya menyangkut masalah jurnalistik belaka, namun juga menyangkut masalah politik bahkan sampai ke ranah ekonomi. Karena tidak jarang isi dari media tersebut juga tidak jauh dari masalah politik walaupun kebanyakan hanya saat mendekati event seperti pemilu. Dalam sektor ekonomi sendiri, bisa dilihat dari landasan-landasan media di Indonesia yang sudah terbangun sejak 40-an tahun silam (Orde Baru), sedangkan reformasi masih mempertahankan penyelenggaraannya tanpa melakukan perombakan maupun perubahan yang berarti. Akibatnya, media di Indonesia memiliki kesan hanya terkonsentrasi ke beberapa titik, apalagi kini sektor ini juga ditandai dengan bercampurnya bidang industri dengan politik. Para pemain dalam sektor ini kerap menerjuni ranah politik, mirip dengan upaya rezim Orde Baru untuk mencaplok media dalam rangka memperluas pengaruhnya.

Dalam pembahasan media di Indonesia, tentunya kita tidak boleh melupakan media pada masa lalu juga. Hal tersebut mengingat kebanyakan dari penyelenggaraan sektor ini bertumpu pada dasar-dasar yang dibangun pada rentan 1970-an dan 1980-an. Walaupun pada masa-masa sebelumnya juga tak kalah memberikan dampak dan bagianya dalam perkembangan media di Indonesia.

Pada masa-masa awalnya, yakni pada paruh awal abad ke-20, pers Indonesia sudah mulai memainkan perannya sebagai media penyebarluasan ide-ide pergerakan nasionalis, serta pembentukan kesadaran nasional. Hal tersebut terbukti dengan legitimasi pers pada zaman itu yang disebut sebagai “pers pergerakan” ataupun “pers perjuangan”. Beberapa tokoh pada zaman tersebut kini juga menjadi model dan inspirasi bagi jurnalis. Sebut saja nama Tirtho Adi Soerjo, seorang pahlawan nasional yang juga menjabat sebagai pemimpin majalah Medan Prijaji serta merupakan salah satu pencetus lahirnya Sarekat Dagang Islam, yang diyakini sebagai gerakan perjuangan pertama di Indonesia serta cikal bakal salah satu partai politik ternama pada masa setelahnya.

Pada masa-masa awal, media di Indonesia masih bersifat lokal, terbukti dari banyaknnya surat kabar yang baru beredar dalam kawasan daerah saja. Kenyataan itu disebabakan karena beberapa sebab yakni, tingkat buta huruf yang masih tinggi pada masa itu, serta penggunaan bahasa pengantar di wilayah Indonesia yang masih belum satu, walaupun mayoritas surat kabar menggunakan bahasa pengantar melayu.

Pada masa kolonial, kebanyakan pembahasan media masih lebih memusatkan pada pembahasan surat kabar pribumi, padahal pers dimasa itu mereproduksi segmentasi masyarakat kolonial. Bagian masyarakat yang lain (Eropa, Tionghoa) juga memiliki pers tersendiri dengan sokongan dana dan finansial yang jelas melebihi pers pribumi. Pada masa selanjutnya pers berbahasa asing (Belanda) mengalami pasang surut ketika masa pendudukan jepang, walaupun sesudahnya juga bangkit kembali, namun pers ini mulai sirna semenjak pemutusan Indonesia dengan mantan penjajahnya tersebut. Di sisi lain, pers Melayu-Tionghoa justru sebaliknya, mereka begitu dinamis bahkan sampai sekarang masih meninggalkan ciri khasnya. Segera setelah kemerdekaan, dan puncaknya pada 1960-an pers Melayu-Tionghoa mulai beralih dari pers komunitas menjadi pers nasional. Terbukti dengan adanya Kompas, salah satu surat kabar yang terkemuka hingga sekarang, kini telah meninggalkan editorial komunalis, sehingga diyakini merupakan pewaris dari pers Melayu-Tionghoa.

Pada masa awal kemerdekaan hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno, model pers yang paling berkembang adalah “pers perjuangan” sehingga sering dipandang sebagai “alat revolusi” semenjak permulaan periode tersebut. Pada permulaan periode ini, partai politik juga sudah memiliki organnya tersendiri, dan berlanjut hingga pemilu tahun 1955. Pada masa setelahnya ketika demokrasi terpimpin, praktik politisasi pers semakin menjadi-jadi, terbukti dengan diterbitkannya peraturan yang mewajibkan semua organ pers untuk berafiliasi ke partai politik, golongan fungsional atau organisasi massa. Hal tersebut dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan terkesan menghidupkan kembali praktik-praktik di masa kolonial.

Pada masa pemerintahan Soekarno, media audio (radio) terkesan berkebalikan dengan media cetak. Hanya ada satu saluran radio pada masa itu, yakni Radio Republik Indonesia (RRI) yang pada masa itu berada di bawah Departemen Penerangan. Perlu diketahui bahwa sektor radio muncul pertama kali pada tahun 1920-an dan merupakan gabungan dari radio perkumpulan lokal dengan sebuah jaringan radio swasta yang dimodali oleh perusahaan Philips dan didukung oleh penguasa kolonial. Pada masa Jepang, radio mulai digunakan oleh tentara Jepang sebagai alat propaganda dan kelak setelah merdeka, fungsi tersebut masih dipertahankan, mengingat negara Indonesia yang masih seumur jagung juga memerlukan media untuk mempersatukan dan menjalankan fungsi politik, ideologis, edukatif dan hiburan. Soekarno yang paham betul bagaimana propaganda Jepang menggunakan radio juga menggunakan media tersebut sebagai corong dari pemerintah dan dirinya.

Setelah lengsernya Soekarno dari tampuk kekuasaan, salah satu jenderalnya maju sebagai pengganti. Berbekal latar belakangnya yang militer, Soeharto mulai melakukan perombakan besar-besaran dari tiap lini serta lambat laun memberangus segala perdebatan politik di media. Rakyat dipaksa menerima satu bentuk komunikasi eksklusif yang vertikal dari pucuk pimpinan ke lapisan terbawah dalam masyarakat.

Hal yang mula-mula dilakukan oleh rezim Orde Baru adalah memberlakukan rakyat sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan. Oleh karenanya, rezim ini memanfaatkan gagasan mengenai “golongan fungsional” sebagai bentuk struktur masyarakat tanpa kelas. Gagasan ini malah memberi kesan tidak demokratis karena berpijak pada organisasi-organisasi profesional yang dituntun untuk bisa mengawasi anggotanya. Oleh karenanya organisasi-organisasi dalam hal ini juga termasuk dewan pers dan Persatuan Wartawan Indonesia harus selalu menyampaikan dan mengantisipasi kebijakan pemerintah, mematuhi arahan pemerintah serta menghalau segala kecurigaan, sebagai syarat mendapatkan lisensi.

Pelaksana tugas pengawasan negara adalah Departemen Penerangan yang hingga sekian lama selalu berada di tangan pimpinannya yaitu Harmoko. Departemen ini mendapat kewenangan untuk menetapkan peraturan yang begitu luas seperti pemberian atau pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ditambah lagi dengan berbagai kebijakan yang semiformal seperti melakukan teguran, pemborongan tiras terbitan, melakukan akuisisi, penjualan paksa saham pers bahkan hingga kekerasan fisik. Belum lagi dengan adanya kasus pembunuhan Udin (Fuad Muhammad Syarifuddin) yang sering dikaitkan dengan contoh praktik-praktik tersebut.

Dibuatnya peraturan-peraturan tersebut tak lebihnya seperti alat kontrol dari rezim Orde Baru terhadap media dan pers. Pada masa ini juga muncul istilah “pers pembangunan” yang selanjutnya bertransformasi menjadi lebih ketat lagi dengan sebutan “pers Pancasila”. Pers Pancasila diharapkan mampu menjadi penghubung demi terlaksananya program-program pembangunan. Tentu dengan adanya alat kontrol tersebut menjadikan nyaris hilangnya ruang gerak para jurnalis serta menyulitkan kerja investigasi dan analisis. Belum lagi ditambah dengan topik khusus yang harus dihindari juga memaksa media untuk lebih berhati-hati ketika harus menyinggung topik sensitif apalagi yang berhubungan dengan kerabat penguasa yang nantinya dikenal dengan istilah MISS SARA (menghasut, Insinuasi, Sensasi, Spekulasi, Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

Tentunya dalam pelaksaan aturan tersebut pasti ada saja pihak-pihak yang tidak mematuhinya. Akibatnya, pemerintah memberikan hukuman yang berat berupa pembubaran beberapa media massa. Bahkan, pada masa awal pemberlakuannya, sudah ada 43 surat kabar yang diberedeli, sebagai reaksi atas penentangannya. Lalu pada masa berikutnya juga rutin muncul gelombang pemberedelan terhadap surat kabar. Hal tersebut mengakibatkan kebebasan pers yang sebenarnya tercantum dalam UU tahun 1966 serta UU tahun 1982 seolah hanya menjadi senda gurau semata. Namun anehnya, di tengah ketatnya peraturan tersebut, masa ini juga dikenal sebagai masa dimana perkembangan media dan pers begitu marak dan belum pernah dialami oleh Indonesia sebelumnya.

Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, serta dengan dihapuskanya regulasi-regulasi politik yang membelenggu, kebebasan berbicara dan berpendapat terbuka begitu lebar. Hal tersebut mengantarkan pada meledaknya jumlah media selama kurun 1997-2001. Namun ternyata realita ini hanya berlangsung sesaat saja. Setelah lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan, media malah kembali terjerat kepada realita politik dan ekonomi.

Pada masa awal reformasi, televisi mulai menjadi media yang begitu dominan, dengan mulai bermunculanya banyak stasiun televisi baik dalam tingkat nasional maupun lokal. Namun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, media ini malah hanya dikuasai oleh segelintir orang yang juga memiliki link ke ranah politik dan ekonomi. Terbukti dengan adanya belasan saluran televisi swasta nasional yang hanya terkonsentrasi ke beberapa grup besar. Konsentrasi kepemilikan ini tentu saja bertentangan dengan UU tahun 2002 serta peraturan pemerintah tahun 2005 yang menetapkan saluran televisi komersial berkedudukan lokal dan membatasi kepemilikan dan akuisisi.

Hampir  mirip dengan masa Orde Baru, ketika para pelaku media menjalin ikatan dengan lingkar terdekat presiden, pada masa reformasi kancahnya lebih luas lagi. Beberapa grup media dengan jelas ditumpangi juga oleh kepentingan dan ambisi pribadi pemiliknya. Terbukti dengan timbulnya kesan bahwa beberapa stasiun televisi lebih cenderung mengarah kepada salah satu  partai politik yang memiliki kedekatan dengan stasiun televisi tersebut. Dapat juga dilihat bahwa masa ini juga muncul beberapa afiliasi politik antara para pembesar media dengan para elite politik. Walaupun afiliasi-afiliasi tersebut juga rentan mengalami perubahan menyesuaikan dengan situasi perpolitikan.

Indonesia kini mengalami periode dimana kebebasan media dibuka seluas-luasnya, dasar-dasar pokok telah diakui dan berbagai regulasi telah dibentuk. Meskipun demikian, sektor media yang sudah dibangun sejak lama ini bukan tanpa ancaman, karena realitas dari sentralisasi media. Dari situ mulailah muncul berbagai pertanyaan: bagaimana mencari informasi yang netral? Apa kepentingan dari para pembesar media? Dan masih banyak lagi. Pemilu 2014 dan 2019 setidaknya dapat memberi gambaran terhadap pertanyaan tersebut. Bahwa ternyata sektor media juga masih meninggalkan ancaman dan belum sepenuhnya memenuhi cita-cita yang diinginkan.

Bersambung…

LEAVE A REPLY