Blog

IMM UGM : Syirkah Lahir-Batin

0
dokumentasi IMM UGM
dokumentasi IMM UGM

Oleh Afghan Azka Falah

Mahasiswa Muhammadiyah adalah sebuah segmen spesifik dari sebuah tatanan masyarakat elite-humanis. Bayang-bayang induk semang organisasi Islam tertua di Indonesia dan eksponen masyarakat terdidik menjadi sebuah komposisi yang keren dalam kebanyakan stigmatisasi publik. Namun disitu juga Mahasiswa Muhammadiyah memiliki beban berkali lipat dalam brand dirinya, yakni menjadi seorang puritan yang memiliki inteligensi tinggi sekaligus andal di masyarakat. Tuntunan ini dapat ditanya sekaligus dijawab dalam partisipasinya dalam sebuah ortom yang didirikan oleh anak kauman, Djazman Al-Kindi yang berpendidikan di almamater Universitas Gadjah Mada, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Dalam implementasi berjalannya sebuah tujuan yang padu, organisasi adalah jawaban mutlaknya. Hilir dari segara keresahan adalah berdirinya sebuah kumpulan, serikat, rapat, syuro dll. Persyarikatan Muhammadiyah menggunakan sebuah diksi yang dalam untuk membangun terminologi organisasinya. Persyarikatan, dari kata syarikah yang bersumber dari syirkah/bersekutu, sehingga apabila kita qurban bersama disebut syirkah, juga apabila kita menyembah sebuah sesembahan (idoltry) selain Allah Azza wa Jalla, maka disebut Syirik. Persyarikatan memiliki makna dimana kita ingin berjuang dengan kendaraan yang disebut Muhammadiyah, maka harus bersedia memberikan hal proporsional untuk melanggengkan kinerja sebuah organisasi dengan baik.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi otonom di bawah lingkup Persyarikatan Muhammadiyah. Otonomi IMM setidaknya diberikan untuk menentukan sebuah sistematika dalam hal administrasi, kaderisasi maupun atribusi. Untuk masalah nilai IMM tidak dibenarkan memiliki idealisme alternatif dari yang diturunkan Persyarikatan Muhammadiyah. Maka dalam pengamalannya IMM dan Ortom lainnya menganggap Muhammadiyah sebagai bapak dan ‘Aisyiyah sebagai ibu mereka. Sifat IMM dalam hal kultural adalah membantu berjalannya dakwah Muhammadiyah di tiap teritori. Agak membingungkan mungkin dalam menentukan teritori IMM apalagi dalam lingkup Muhammadiyah. Semua struktur di Muhammadiyah dan ortom memiliki Jenjang Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dan Pusat sedangkan di IMM memiliki sebuah jenjang kepemimpinan khusus yakni : Pimpinan Komisariat IMM ialah yang berkedudukan di sebuah Perguruan tinggi atau di setiap fakultas; Pimpinan Cabang IMM adalah kumpulan komisariat-komisariat yang menempati teritori di Cabang Muhammadiyah atau Daerah Muhammadiyah; Dewan Pimpinan Daerah IMM adalah kumpulan dari perwakilan tiap Pimpinan Cabang IMM di tingkat Provinsi/Wilayah Muhammadiyah; Yang terakhir adalah Dewan Pimpinan Pusat yang sertingkan Pimpinan Pusat.


Mekanisme Komisariat (Comisariaat) merupakan mekanisme yang dipandang sebagai mekanisme paling tidak spesifik dalam berjalannya sebuah organisasi. Dalam definisi subyek komisariat yakni komisaris memiliki implementasi yang luas bahkan cenderung fleksibel dalam penggunaannya. Penyematan Komisaris secara luas dapat ditemukan di berbagai lini, yakni di partai politik, militer, perusahaan dlsb. Walau halnya di nomenklatur IMM, yang menjadi subyek dalam Pimpinan Komisariat disebut dengan ketua (yang akan dibantu sekretaris dan bendahara) namun esensi komisariat dapat kita renungi lebih dalam. Terbentuknya Komisariat secara AD/ART hendanya minimal memiliki 13 personalia pimpinan. Hal ini sebenarnya adalah langkah sistematis yang memastikan komisariat berjalan stabil dan sustainable. Dalam mekanisme dari pergerakan lain, ada sebuah mekanisme yang disebut Caretaker Komisariat yaknis komisariat (yang umumnya) baru dan belum memiliki cukup personalia untuk beridiri menjadi komisariat. Dalam sistem-sistem diatas, sebenarnya komisariat menjadi sebuah jenjang yang harus dipikirkan lebih. Komisariat, seperti halnya ranting menjadi ujung tombak dan ujung tombok dalam berjalannya sebuah organisasi. Ideologisasi, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan memiliki ruang yang leluasa di komisariat. Sehingga, dalam pandangan penulis, komisariat harus memiliki sifat fleksibel dan fasilitatif.

Pimpinan IMM UGM setidaknya harus memiliki 2 pertanyaan dalam hatinya : “Apakah IMM UGM saya butuhkan?” dan “Apakah IMM UGM membutuhkan saya?”. Pertanyaan ini yang nantinya akan menjadi sebuah batu loncatan amalan-amalan apa saja yang akan dilakukan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memang tidak terlihat menggiurkan dalam menjanjikan ini dan itu. Tapi seperti halnya sebuah alat, IMM UGM membutuhkan operator yang dapat menjalankan alat tersebut. Operator ini setidaknya harus tahu, keberuntukan alat ini. Setelah itu mencari tahu bagaimana alat ini  berjalan. Tujuan IMM adalah “Mencetak Akademisi yang Berakhlak Mulia Demi Mewujudkan Tujuan Muhammadiyah.” Kebanyakan, kita Ber-IMM penuh dengan kebingungan, namun anehnya tak sarat akan curiosity.

Pengalaman pribadi penulis melihat IMM banyak dipenuhi Mukhlas, Muhammadiyah Ikhlas. Sayangnya keikhlasan di IMM tidak dibarengan dengan mekanisme sebuah organisasi, yakni profesionalitas. IMM UGM sebagai sebuah organisasi, hendaknya menjadi simulator kita dalam menjalankan profesionalitas. Nomenklatur menghargai sistem yang ada (respect to systems) mudah sekali menjadi sebuah tagline sebuah organisasi internal kampus, baik lembaga dakwah, lembaga eksekutif ataupun lainnya, dimana organisasi tersebut, penulis kira memiliki periodisasi yang sangat terbatas. IMM UGM sudah jelas memiliki  ruang lingkup yang jauh lebih luas dan memiliki basis gerakan yang padu. Selain itu dalam organisasi manapun, manajemen waktu menjadi hal krusial. Sehingga harusnya IMM UGM menjadi organisasi nyata yang diikuti oleh kader Muhammadiyah di perguruan tinggi pertama yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri.

Menjadi IMM UGM artinya menjadi eksponen yang sangat lengkap. Tri Dharma Perguruan Tinggi bahkan dapat terlampaui. Religiusitas, Intelektualitas ,dan Humanitas menjadi sistematika yang padu dalam membangun Keyakinan, Kecendekiawanan, dan Kerelawanan. Berbakti pada negeri, mengabdi pada Tuhan.

Media dan Penguasa: Sejarah dan Dinamika Media di Indonesia

0
Sumber gambar: Pixabay oleh Engin Akyurt
Sumber gambar: Pixabay oleh Engin Akyurt

Oleh Azka Haidar

Media dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi perantara, sesuai dengan asalnya yang berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti perantara atau pengantar. Maksudnya adalah sebagai perantara dan penengah komunikasi, serta saluran komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Media dapat juga diartikan sebagai saluran untuk mengantarkan pesan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, pengertiannya juga dapat berbeda. Dari perspektif teknologi informasi dan komunikasi, media dapat diartikan sebagai teknologi itu sendiri, teknologi yang mampu mengirim dan menerima pesan.

Media-media di Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa. Selama seabad lalu sudah banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi. Mulai dari awal abad 19, lalu selama kurun 1920-an dan 1930-an media-media di Indonesia sudah mulai mencoba untuk mengguncang dan menggoyahkan tatanan kolonial yang membelenggu Indonesia. Seiring dengan dicapainya kemerdekaan pada tahun 1945, gagasan dari media-media juga ikut mengikuti alur republik ini. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno hingga kejatuhannya, mulailah bermunculan stasiun-stasiun radio yang tak terkira. Pada masa Orde Baru media seakan berada dalam kendali rezim, walaupun pada kurun 1990-an rezim pemerintah juga sempat kehilangan kendali, hingga kemudian kendali tersebut tersapu oleh krisis keuangan dan gerakan reformasi pada 1997-1998.

Tentunya perkembangan media di Indonesia juga berdasarkan bentuk ataupun mediumnya. Pada awal abad 19 hingga masa kemerdekaan, media cetak menjadi sarana yang ampuh untuk merongrong penjajah kolonial hingga penyebarluasan ide-ide nasionalis serta pembentukan cita-cita dan kesadaran nasional. Pada masa setelahnya media audio mulai menjamur seiring mulai maraknya pendirian stasiun-stasiun radio di Indonesia. Pada masa setelahnya, seiring dengan mulai ditayangkannya stasiun televisi, yang pada penayangan perdananya di Indonesia  pada 17 Agustus 1962 dengan digelarnya perayaan hari proklasmasi Republlik Indonesia ke-17, media televisi lambat laun mulai naik daun. Apalagi dengan diresmikannya televisi pertama di republik ini yakni Televisi Republik Indonesia (TVRI), media ini mulai memainkan peranya sebagai salah satu media massa yang memiliki dampak yang kuat sebagai alat penyampai informasi maupun untuk membentuk opini publik. Lalu, bersamaan dengan perkembangan teknologi juga, masyarakat kini sudah mulai meninggalkan televisi dan beralih ke media yang memiliki kesan lebih canggih dan global, internet. Internet sendiri di Indonesia bisa dikatakan bermula pada tahun 1990-an, dengan mulai dioperasikanya internet service provider (ISP) pertama di Indonesia yaitu Ipteknet. Sejak saat itulah perlahan-lahan internet mulai digemari oleh masyarakat hingga menjadi seperti sekarang ini. Kini internet menjadi media yang digandrungi, apalagi dengan semakin maraknya peggunaan smartphone yang juga linear dengan penggunaan internet. Akibatnya pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mecapai sekitar 175 juta orang menurut riset terbaru dari layanan manajemen konten Hootsuite.

Pembahasan mengenai media di Indonesia tidak hanya menyangkut masalah jurnalistik belaka, namun juga menyangkut masalah politik bahkan sampai ke ranah ekonomi. Karena tidak jarang isi dari media tersebut juga tidak jauh dari masalah politik walaupun kebanyakan hanya saat mendekati event seperti pemilu. Dalam sektor ekonomi sendiri, bisa dilihat dari landasan-landasan media di Indonesia yang sudah terbangun sejak 40-an tahun silam (Orde Baru), sedangkan reformasi masih mempertahankan penyelenggaraannya tanpa melakukan perombakan maupun perubahan yang berarti. Akibatnya, media di Indonesia memiliki kesan hanya terkonsentrasi ke beberapa titik, apalagi kini sektor ini juga ditandai dengan bercampurnya bidang industri dengan politik. Para pemain dalam sektor ini kerap menerjuni ranah politik, mirip dengan upaya rezim Orde Baru untuk mencaplok media dalam rangka memperluas pengaruhnya.

Dalam pembahasan media di Indonesia, tentunya kita tidak boleh melupakan media pada masa lalu juga. Hal tersebut mengingat kebanyakan dari penyelenggaraan sektor ini bertumpu pada dasar-dasar yang dibangun pada rentan 1970-an dan 1980-an. Walaupun pada masa-masa sebelumnya juga tak kalah memberikan dampak dan bagianya dalam perkembangan media di Indonesia.

Pada masa-masa awalnya, yakni pada paruh awal abad ke-20, pers Indonesia sudah mulai memainkan perannya sebagai media penyebarluasan ide-ide pergerakan nasionalis, serta pembentukan kesadaran nasional. Hal tersebut terbukti dengan legitimasi pers pada zaman itu yang disebut sebagai “pers pergerakan” ataupun “pers perjuangan”. Beberapa tokoh pada zaman tersebut kini juga menjadi model dan inspirasi bagi jurnalis. Sebut saja nama Tirtho Adi Soerjo, seorang pahlawan nasional yang juga menjabat sebagai pemimpin majalah Medan Prijaji serta merupakan salah satu pencetus lahirnya Sarekat Dagang Islam, yang diyakini sebagai gerakan perjuangan pertama di Indonesia serta cikal bakal salah satu partai politik ternama pada masa setelahnya.

Pada masa-masa awal, media di Indonesia masih bersifat lokal, terbukti dari banyaknnya surat kabar yang baru beredar dalam kawasan daerah saja. Kenyataan itu disebabakan karena beberapa sebab yakni, tingkat buta huruf yang masih tinggi pada masa itu, serta penggunaan bahasa pengantar di wilayah Indonesia yang masih belum satu, walaupun mayoritas surat kabar menggunakan bahasa pengantar melayu.

Pada masa kolonial, kebanyakan pembahasan media masih lebih memusatkan pada pembahasan surat kabar pribumi, padahal pers dimasa itu mereproduksi segmentasi masyarakat kolonial. Bagian masyarakat yang lain (Eropa, Tionghoa) juga memiliki pers tersendiri dengan sokongan dana dan finansial yang jelas melebihi pers pribumi. Pada masa selanjutnya pers berbahasa asing (Belanda) mengalami pasang surut ketika masa pendudukan jepang, walaupun sesudahnya juga bangkit kembali, namun pers ini mulai sirna semenjak pemutusan Indonesia dengan mantan penjajahnya tersebut. Di sisi lain, pers Melayu-Tionghoa justru sebaliknya, mereka begitu dinamis bahkan sampai sekarang masih meninggalkan ciri khasnya. Segera setelah kemerdekaan, dan puncaknya pada 1960-an pers Melayu-Tionghoa mulai beralih dari pers komunitas menjadi pers nasional. Terbukti dengan adanya Kompas, salah satu surat kabar yang terkemuka hingga sekarang, kini telah meninggalkan editorial komunalis, sehingga diyakini merupakan pewaris dari pers Melayu-Tionghoa.

Pada masa awal kemerdekaan hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno, model pers yang paling berkembang adalah “pers perjuangan” sehingga sering dipandang sebagai “alat revolusi” semenjak permulaan periode tersebut. Pada permulaan periode ini, partai politik juga sudah memiliki organnya tersendiri, dan berlanjut hingga pemilu tahun 1955. Pada masa setelahnya ketika demokrasi terpimpin, praktik politisasi pers semakin menjadi-jadi, terbukti dengan diterbitkannya peraturan yang mewajibkan semua organ pers untuk berafiliasi ke partai politik, golongan fungsional atau organisasi massa. Hal tersebut dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan terkesan menghidupkan kembali praktik-praktik di masa kolonial.

Pada masa pemerintahan Soekarno, media audio (radio) terkesan berkebalikan dengan media cetak. Hanya ada satu saluran radio pada masa itu, yakni Radio Republik Indonesia (RRI) yang pada masa itu berada di bawah Departemen Penerangan. Perlu diketahui bahwa sektor radio muncul pertama kali pada tahun 1920-an dan merupakan gabungan dari radio perkumpulan lokal dengan sebuah jaringan radio swasta yang dimodali oleh perusahaan Philips dan didukung oleh penguasa kolonial. Pada masa Jepang, radio mulai digunakan oleh tentara Jepang sebagai alat propaganda dan kelak setelah merdeka, fungsi tersebut masih dipertahankan, mengingat negara Indonesia yang masih seumur jagung juga memerlukan media untuk mempersatukan dan menjalankan fungsi politik, ideologis, edukatif dan hiburan. Soekarno yang paham betul bagaimana propaganda Jepang menggunakan radio juga menggunakan media tersebut sebagai corong dari pemerintah dan dirinya.

Setelah lengsernya Soekarno dari tampuk kekuasaan, salah satu jenderalnya maju sebagai pengganti. Berbekal latar belakangnya yang militer, Soeharto mulai melakukan perombakan besar-besaran dari tiap lini serta lambat laun memberangus segala perdebatan politik di media. Rakyat dipaksa menerima satu bentuk komunikasi eksklusif yang vertikal dari pucuk pimpinan ke lapisan terbawah dalam masyarakat.

Hal yang mula-mula dilakukan oleh rezim Orde Baru adalah memberlakukan rakyat sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan. Oleh karenanya, rezim ini memanfaatkan gagasan mengenai “golongan fungsional” sebagai bentuk struktur masyarakat tanpa kelas. Gagasan ini malah memberi kesan tidak demokratis karena berpijak pada organisasi-organisasi profesional yang dituntun untuk bisa mengawasi anggotanya. Oleh karenanya organisasi-organisasi dalam hal ini juga termasuk dewan pers dan Persatuan Wartawan Indonesia harus selalu menyampaikan dan mengantisipasi kebijakan pemerintah, mematuhi arahan pemerintah serta menghalau segala kecurigaan, sebagai syarat mendapatkan lisensi.

Pelaksana tugas pengawasan negara adalah Departemen Penerangan yang hingga sekian lama selalu berada di tangan pimpinannya yaitu Harmoko. Departemen ini mendapat kewenangan untuk menetapkan peraturan yang begitu luas seperti pemberian atau pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ditambah lagi dengan berbagai kebijakan yang semiformal seperti melakukan teguran, pemborongan tiras terbitan, melakukan akuisisi, penjualan paksa saham pers bahkan hingga kekerasan fisik. Belum lagi dengan adanya kasus pembunuhan Udin (Fuad Muhammad Syarifuddin) yang sering dikaitkan dengan contoh praktik-praktik tersebut.

Dibuatnya peraturan-peraturan tersebut tak lebihnya seperti alat kontrol dari rezim Orde Baru terhadap media dan pers. Pada masa ini juga muncul istilah “pers pembangunan” yang selanjutnya bertransformasi menjadi lebih ketat lagi dengan sebutan “pers Pancasila”. Pers Pancasila diharapkan mampu menjadi penghubung demi terlaksananya program-program pembangunan. Tentu dengan adanya alat kontrol tersebut menjadikan nyaris hilangnya ruang gerak para jurnalis serta menyulitkan kerja investigasi dan analisis. Belum lagi ditambah dengan topik khusus yang harus dihindari juga memaksa media untuk lebih berhati-hati ketika harus menyinggung topik sensitif apalagi yang berhubungan dengan kerabat penguasa yang nantinya dikenal dengan istilah MISS SARA (menghasut, Insinuasi, Sensasi, Spekulasi, Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

Tentunya dalam pelaksaan aturan tersebut pasti ada saja pihak-pihak yang tidak mematuhinya. Akibatnya, pemerintah memberikan hukuman yang berat berupa pembubaran beberapa media massa. Bahkan, pada masa awal pemberlakuannya, sudah ada 43 surat kabar yang diberedeli, sebagai reaksi atas penentangannya. Lalu pada masa berikutnya juga rutin muncul gelombang pemberedelan terhadap surat kabar. Hal tersebut mengakibatkan kebebasan pers yang sebenarnya tercantum dalam UU tahun 1966 serta UU tahun 1982 seolah hanya menjadi senda gurau semata. Namun anehnya, di tengah ketatnya peraturan tersebut, masa ini juga dikenal sebagai masa dimana perkembangan media dan pers begitu marak dan belum pernah dialami oleh Indonesia sebelumnya.

Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, serta dengan dihapuskanya regulasi-regulasi politik yang membelenggu, kebebasan berbicara dan berpendapat terbuka begitu lebar. Hal tersebut mengantarkan pada meledaknya jumlah media selama kurun 1997-2001. Namun ternyata realita ini hanya berlangsung sesaat saja. Setelah lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan, media malah kembali terjerat kepada realita politik dan ekonomi.

Pada masa awal reformasi, televisi mulai menjadi media yang begitu dominan, dengan mulai bermunculanya banyak stasiun televisi baik dalam tingkat nasional maupun lokal. Namun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, media ini malah hanya dikuasai oleh segelintir orang yang juga memiliki link ke ranah politik dan ekonomi. Terbukti dengan adanya belasan saluran televisi swasta nasional yang hanya terkonsentrasi ke beberapa grup besar. Konsentrasi kepemilikan ini tentu saja bertentangan dengan UU tahun 2002 serta peraturan pemerintah tahun 2005 yang menetapkan saluran televisi komersial berkedudukan lokal dan membatasi kepemilikan dan akuisisi.

Hampir  mirip dengan masa Orde Baru, ketika para pelaku media menjalin ikatan dengan lingkar terdekat presiden, pada masa reformasi kancahnya lebih luas lagi. Beberapa grup media dengan jelas ditumpangi juga oleh kepentingan dan ambisi pribadi pemiliknya. Terbukti dengan timbulnya kesan bahwa beberapa stasiun televisi lebih cenderung mengarah kepada salah satu  partai politik yang memiliki kedekatan dengan stasiun televisi tersebut. Dapat juga dilihat bahwa masa ini juga muncul beberapa afiliasi politik antara para pembesar media dengan para elite politik. Walaupun afiliasi-afiliasi tersebut juga rentan mengalami perubahan menyesuaikan dengan situasi perpolitikan.

Indonesia kini mengalami periode dimana kebebasan media dibuka seluas-luasnya, dasar-dasar pokok telah diakui dan berbagai regulasi telah dibentuk. Meskipun demikian, sektor media yang sudah dibangun sejak lama ini bukan tanpa ancaman, karena realitas dari sentralisasi media. Dari situ mulailah muncul berbagai pertanyaan: bagaimana mencari informasi yang netral? Apa kepentingan dari para pembesar media? Dan masih banyak lagi. Pemilu 2014 dan 2019 setidaknya dapat memberi gambaran terhadap pertanyaan tersebut. Bahwa ternyata sektor media juga masih meninggalkan ancaman dan belum sepenuhnya memenuhi cita-cita yang diinginkan.

Bersambung…

Mengangkat Isu Ekologi, Rencana Tindak Lanjut Darul Arqom Dasar IMM UGM Komisariat Ibnu Khaldun Kunjungi Pusat Inovasi Agro Teknologi (PIAT) UGM

0

Pada bulan Desember Tahun 2019 lalu, IMM UGM Komisariat Ibnu Khaldun telah mengadakan Darul Arqam Dasar di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dalam rangka melaksanakan Rencana Tindak Lanjut dari kegiatan Darul Arqam Dasar tersebut, IMM UGM Komisariat Ibnu Khaldun mengadakan kunjungan ke  Pusat Inovasi Agro Teknologi (PIAT) UGM, Jumat (2/7). Kegiatan ini dilaksanakan karena tema DAD  yang berkaitan mengenai lingkungan memiliki kewajiban moral untuk mengetahui cara mengaplikasikan nya dengan benar di dunia nyata. Maka dari itu, IMM komisariat Ibnu Khaldun UGM mengajak para peserta DAD untuk mengamati dan mempelajari cara yang sudah dilakukan teman-teman PIAT UGM dalam merawat bumi.

Sholahuddin Al Ayubi, selaku Ketua Panitia Darul Arqam Dasar Komisariat IMM UGM Ibnu Khaldun berharap kalau kunjungan ini  bisa menciptakan kader Muhammadiyah yang mengetahui dengan pasti bagaimana cara menjaga bumi, khususnya dalam memperlakukan limbah, agar tidak mencemari lingkungan. Mereka juga harus sadar bahwa ketahanan pangan kita rendah sehingga kesadaran akan itu perlu turut dipupuk beriringan dengan menjaga lingkungan sebab kedua hal tersebut saling dukung mendukung.

Kunjungan para peserta Darul Arqam Dasar Komisariat Ibnu Khaldun ke PIAT UGM disambut ramah oleh seorang petugas lapangan PIAT. Peserta memanggilnya Bu Triya. Beliau yang memandu para peserta dari awal sampai akhir kunjungan. Meskipun peserta Darul Arqam Dasar dalam kunjungan ke PIAT UGM berasal dari klaster soshum, peserta tampak mengikuti kunjungan dengan antusias dan bahkan beberapa peserta berdiskusi setelah dijelaskan pemandu.

Dalam kunjungan ke PIAT UGM, Bu Triya menjelaskan bahwa PIAT UGM secara aktif melakukan inovasi agroteknologi guna mewujudkan kemandirian di sektor agro sebagai pilar ekonomi nasional yaitu menjadi produsen komoditas pangan dan pertanian yang andal dan berdaulat. Ucapan beliau ditunjukkan saat kunjungan ke ruang lab, di sana peserta ditunjukkan bagaimana sebuah biji dirawat dan bahkan dikembangkan untuk menjadi varietas unggul.

Tak hanya ditunjukkan cara pengembangan biji saja, peserta juga ditunjukkan peternakan sapi yang ada di PIAT UGM. Di Peternakan Sapi tersebut, Bu Dian, seorang ahli hewan menjelaskan kepada peserta mengenai proses ternak sapi. Di peternakan PIAT UGM, sapi dimandikan saat pagi lalu kemudian diperah susunya dan diolah menjadi produk susu siap minum maupun difermentasi menjadi yogurt. Tak hanya memproduksi susu saja, Bu Dian menjelaskan kalau Peternakan PIAT UGM juga mengolah kotoran dan air kencing sapi menjadi bahan bakar biogas.

Di sesi terakhir kunjungan, peserta diajak ke RInDU (Rumah Inovasi Daur Ulang), salah satu unit cabang PIAT UGM yang mengurusi sektor pengolahan sampah.

“Kami di sini hanya mengolah sampah organik dari UGM saja untuk dijadikan pupuk kompos. Kalau untuk pengolahan sampah an-organik, kami belum mampu.” Ujar Arif, Koordinator Rumah Inovasi Daur Ulang.

Inas Alimaturrahmah

Mahasiswa S1 Bahasa dan Sastra Indonesia

Puisi Karya Kader

0

TERIKAT

Lelah kaki ini melangkah,,

Penuh kesedihan dan kepayahan yang parah,,

Dalam ketidakpastian arah,,

Dalam jiwa yang kalah dan menyerah…

Telah lama hati ini tak bersandar,,

Telah lama jiwa ini tak tersadar,,

Terombang ambing dengan keimanan yang pudar,,

Memburu kenikmatan duniawi yang tak mampu ku kejar…

Perlahan ku pahami,,

Aku lupa pada hakikat diri ini,,

Aku tidaklah sendiri,,

Ada ikatan yang kuat dengan sang kekasih Ilahi,,

Seorang anak Adam yang tiada mampu tertandingi…

Aku dan ikatanku,,

Mengembalikanku pada ingatanku,,

Sebuah cahaya penuntun dalam gelapnya arah tak menentu,,

Sebuah bintang pandu yang menunjukkan jalan untuk kembali pada Tuhanku…

Kini ku terikat,,

Pada syafaatmu yang memikat,,

Pada rinduku yang begitu hebat,,

Untuk menemuimu kelak dalam jarak yang begitu dekat…

Oleh: Vina Yunistyaningrum

Aksi 2 Tahun Kasus Novel Baswedan oleh Aliansi Mahasiswa UGM

0

Yogyakarta- Dalam rangka memperingati 2 tahun penyerangan terhadap Novel Baswedan yang tak kunjung terselesaikan, IMM UGM ikut berpartisipasi dalam aksi “2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan” pada Jum’at (12/04/2019). Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM  ini juga diikuti oleh para mahasiswa UGM yang peduli dengan penyelesaian kasus ini serta perwakilan dari organisasi internal maupun eksternal mahasiswa yang ada di UGM.

Aksi ini dianggap perlu menginggat rantetan kriminalisasi dan  terror kepada penggiat antikorupsi, khususnya Novel Baswedan dirasa tidak jelas ujungnya. Bahkan upaya pengungkapan kasus-kasus tersebut terus saja mengalami hambatan dan belum diketahui juga dalangnya.

Banyaknya kasus terror terhadap penggiat antikorupsi menggiring opini bahwa kasus korupsi bukan hanya persoalan hukum dan moral. Namun lebih dari itu merupakan persoalan struktural sistem politik Negara Indonesia yang terbelenggu oleh oligarki. Berbagai terror terhadap para penggiat anti korupsi merupakan sebuah reaksi dari pertahanan oligarki yang akan terusik melalui pengungkapan kasus yang ada. Bahkan, Komnas HAM sendiri sudah menyatakan  bahwa penyerangan Novel adalah obstruction of justice atau sebuah usaha untuk meghalangi kasus yang sudah berjalan.

Aksi ini berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB, diawali dengan rombongan aksi yang berjalan ramai-ramai dari gelanggan UGM menuju ke Bundaran UGM. Setelah itu  dilakukanlah orasi dari beberapa perwakilan organisasi mahasiwa yang hadir. Ditengah-tengah orasi juga diselingi dengan pembacaan puisi tentang kasus yang tak kunjung selesai ini serta menyanyikan beberapa lagu tentang perjuangan. Setelah itu dilakukanlah aksi teatrikal yang bercerita tentang penyerangan terhadap Novel Baswedan di waktu subuh. Aksi teatrikal ini diperankan oleh beberapa mahasiswa dengan menggunakan topeng dan beberapa atribut lainya. Kemudian aksi dilanjutkan dengan penyalaan lilin dan doa Bersama antar agama. Sebelum penutupan aksi juga dibacakan pernyataan sikap dari Aliansi Mahasiswa UGM. Pernyataan sikap ini berdasarkan tinjauan-tinjauan dari kajian strategis berjudul “ Novel Baswedan dalam Pusaran Oligarki” serta beberapa kajian lainya. Isi dari pernyataan sikap tersebut antara lain.

  1. Mendesak kapolri untuk segera menyampaikan perkembangan tim gabungan penyidik
  2. Jika hingga Juli 2019 tidak ada perkembangan yang berarti, maka menuntut presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independent
  3. Menuntut presiden terpilih untuk berkomitmen dalam penyelesaian kasus penyerangan Novel baswedan
  4. Menghimbau masyarakat untuk mengawasi jalanya kasus Novel Baswedan

IMM UGM Terima Kunjungan dari PK IMM FKIP UMS

0

Yogyakarta-  Dalam rangka  menjalin silaturahmi PK IMM FKIP UMS melakukan kunjungan  ke IMM UGM, ahad (7/04/2019)

PK IMM FKIP UMS datang bersama Ketua umum PK beserta jajaran Pimpinan Komisariat dan kader PK IMM FKIP UMS yang semuanya berjumlah 28 orang. Rombongan disambut langsung oleh Ketua Korkom IMM UGM dan Pimpinan Komisariat (PK IMM) Al-Khawarizmi, Ibnu Al-Baitar, Ibnu Khaldun UGM di Aula Langgar Kidul KH. Ahmad Dahlan.

Ketua Korkom IMM UGM, Muhammad Arif Hidayat dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan IMM UMS yang penuh perjuangan sekaligus meminta maaf atas beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kunjungan ini berlangsung sejak 13.00 hingga 16.00 WIB. Diawali dengan sambutan dari ketua korkom UGM dan dilanjutkan sambutan oleh ketua PK IMM FKIP UMS. Setelah itu diadakan FGD. Pada sesi FGD ini dibentuk kelompok- kelompok sesuai bidang yang ada di IMM.
Melalui diskusi-diskusi per bidang ini,  IMM UGM dan PK IMM FKIP UMS dapat saling bertukar pengalaman dan cerita mengenai keadaan IMM di masing-masing Universitas. Tentu terdapat banyak perbedaan antara IMM UGM (Perguruan Tinggi Negeri) dan IMM UMS (Perguruan Tinggi Muhammadiyah). IMM merupakan organisasi ekstra kampus di UGM, sementara di UMS IMM merupakan organisasi internal kampus sehingga terdapat perbedaan dalam proses
prekrutan anggota, kegiatan kultular dalam internal IMM, lingkup geraknya, dan sumber pendanaan.

Meskipun begitu perbedaan ini menunjukkan bahwa semangat bermuhammadiyah hendaknya terus menyala dalam jiwa kader Muhammadiyah baik yang berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Akhirnya PK IMM FKIP UMS dan IMM UGM berharap bahwa silaturahmi ini dapat merekatkan relasi untuk saling mendukung dan menguatkan perjuangan dalam berIMM.

Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat

IMM? Jaya!
IMM?Jaya!
IMM? Jaya! Jaya! Jaya!

Musykom VIII PK IMM Al Khawarizmi UGM, Wujudkan Ikatan Harmonis-Progresif

0

Pimpinan Komisariat IMM Al Khawarizmi UGM melaksanakan musyawarah komisariat (Musykom) VIII pada Sabtu (17/11) dan Ahad (18/11) 2018. Musykom merupakan musyawarah tertinggi di tingkat komisariat yang di dalamnya membahas gerak organisasi selanjutnya serta penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja selama satu periode. Bertempat di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, rangkaian Musykom diawali dengan Studium Generale oleh Kakanda Muhammad Yusro, S.T., M.Biotech., Ketua Umum PK IMM Al Khawarizmi UGM periode 2010-2011.

Mengusung tema Rekonstruksi dan Reorientasi Gerak Organisasi serta Ekspansi dalam Mewujudkan Ikatan Harmonis-Progresif, harapannya melalui Musykom VIII tersebut dapat terwujud ikatan yang harmonis dan progresif melalui rekonstruksi dan reorientasi gerak internal organisasi, serta ekspansi gerakan.

Muhammad Arif Hidayat, ketua umum PK IMM Al Khawarizmi UGM periode 2017-2018, dalam sambutannya menyampaikan terkait perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tidak lain karena adanya sifat responsif dan dinamis terhadap berbagai isu terkini. Meski demikian sifat dinamis tersebut tidak boleh meninggalkan ideologi, atau dengan kata lain bergerak namun tetap menjaga idealisme. Harapannya, IMM UGM juga demikian, senantiasa bergerak dinamis, tanpa meninggalkan idealism.

Turut hadir pula, perwakilan dari Pimpinan Cabang IMM Bulaksumur-Karangmalang, Immawan Khairil Faiz, yang menyampaikan pesan penyemangat untuk tetap setia pada jalan dakwah IMM, jalan dakwah Muhammadiyah, serta jalan dakwah Islam.

Selanjutnya, rangkaian acara musykom terdiri atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja PK IMM Al Khawarizmi periode 2017/2018, pembahasan mengenai alur kaderisasi, GBHK, dan Rekomendasi, serta penetapan dewan formatur.

Dalam musyawarah tertutup dewan formatur, disepakati penetapan Immawan Zidan Yusron Wijanarko (Teknis Mesin, 2016) sebagai Ketua Umum dan Immawan Hasta Nur Hidayat (Teknik Kimia, 2016) sebagai Sekretaris Umum PK IMM Al Khawarizmi UGM periode 2018-2019.

Dalam sambutannya, Immawan Zidan menyampaikan bahwa amanah menjadi ketua umum PK IMM Al Khawarizmi adalah satu hal yang berat, terutama untuk menjaga progress IMM Al Khawarizmi tetap naik. Untuk itu sangat memohon bantuan dan bimbingan dari semua pihak dalam menjalan amanah tersebut. Harapannya, wasilah dan ghirah dakwah di IMM tetap terjaga melalui media manapun.

(ltf)

IMM UGM Gelar Silaturrahim Keluarga Besar Muhammadiyah UGM

0

Yogyakarta- Bertempat di PP Muhammadiyah Cikditiro, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Gadjah Mada menggelar acara Silaturrahim Keluarga Besar Muhammadiyah UGM, Minggu (16/9). Silaturrahim ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa, tetapi juga perwakilan dosen. Tujuan diadakan silaturrahim ini adalah untuk mempererat tali persaudaran, sekaligus memperkenalkan Muhammadiyah kepada kader baru.

Dengan nama “Ngopi Bareng IMM: Dari Muhammadiyah untuk Bangsa”, silaturrahim ini bukan hanya sekedar ajang untuk bertemu antar kader, tetapi juga berdiskusi seputar isu Muhammadiyah. Oleh karena itu, kata Ngopi digunakan sebagai singkatan dari Ngobrol Pintar. Konsep ngobrol pintar kemudian dibungkus dengan bentuk talkshow dengan menghadirkan dua pembicara: Bapak Bambang Suwignyo, S.Pt., M.P., Ph.D selaku Dosen Fakultas Peternakan UGM, dan Bapak Ahmad Agus Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Dosen Fakultas Teknik. Dipandu  oleh Habib Haidar dari Fakultas Hukum, masing-masing pembicara memberikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Bapak Ahmad Agus Setiawan atau yang biasa dipanggil Pak Aas, banyak memberikan materi terkait prestasi mahasiswa, karena latar belakang beliau yang memegang salah satu posisi di Direktorat Kemahasiswaan. Beliau lebih banyak memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk bersemangat mengikuti lomba, karena menurutnya, Ditmawa telah menyiapkan banyak apresiasi kepada mahasiswa yang menjadi pemenang. Sedangkan Pak Bambang banyak memberikan materi terkait jihad pangan, sesuai dengan background ilmunya, dan juga keterlibatannya di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Beliau banyak membagikan pengalaman pribadinya di bidang pemberdayaan masyarakat, salah satunya pengalaman beliau saat melakukan pemberdayaan di Papua.

Talkshow yang berjalan sekitar 2 jam tersebut berjalan lancar dan juga interaktif. Banyak mahasiswa yang mendapatkan insight baru dari materi yang disampaikan pembicara. Selain talkshow, dalam silaturrahim ini juga terdapat sesi sharing bersama mengenai IMM UGM. Sharing ini dipantik oleh Immawan Fatah selaku Ketua Umum PK Al Khawarizmi periode 2014-2015, dan Immawan Rusli selaku Ketua Umum PK Ibnu Khaldun periode 2016-2017. Dengan sesi sharing ini, banyak hal-hal yang dikritisi oleh peserta dan menjadi bahan diskusi bersama. (ASA)

Ngobrol Santai IMM UGM Bersama Radio Muhammadiyah

0

Malam hari, sekitar pukul 19.00 WIB hingga 20.00 WIB, ketua PK IMM Ibnu Khaldun UGM diundang oleh Radio Muhammadiyah yang bertempat di Jln. K. H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta untuk menjadi narasumber dalam program ngobrol santai bersama ortom Muhammadiyah.

Pada acara tersebut, Rusli Akhmad Junaedi selaku ketua PK IMM Ibnu Khaldun UGM berkesempatan berbagai cerita tentang IMM UGM pada sahabatMu (pendengar setia Radio Muhammadiyah). Ia bercerita mengenai sejarah IMM di UGM, persoalan-persoalan yang terdapat pada organisasi mahasiswa ekstra kampus, serta program kerja yang telah dan sedang dilakukan oleh teman-teman IMM di UGM, khususnya PK IMM Ibnu Khaldun UGM.

“Sebagai salah satu ortom muhammadiyah yang berada pada tataran mahasiswa serta bergerak dalam bidang dakwah Islam dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan, ke depannya IMM UGM senantiasa terus mengembangkan diri dengan meningkatkan kapasitas internal kader melalui peningkatan frekuensi kegiatan dan peserta yang ikut pada program perkaderan DAD dan DAM. Selain itu, IMM UGM juga akan memetakan serta mematangkan konsep pemberdayaan sosial kemasyarakatan dengan lebih memfokuskan diri pada amal usaha milik Muhammadiyah, seperti Panti Asuhan, sekolah Muhammadiyah, dsb’, ujar Rusli dipenghujung program.

Gathering Kader Baru IMM

1

PK IMM Ibnu Khaldun bersama PK IMM Al Khawarizmi  pada (12/12/16) telah menyelenggarakan acara “Gathering Kader IMM” bertempat di selasar Masjid Kampus UGM. Acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahim antara pengurus baru pimpinan komisariat IMM UGM periode 2016-2017 dengan kader-kader baru IMM. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh alumnus IMM UGM yang kini menjadi dosen Sekolah Vokasi UGM serta ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yaitu Ghifari Yuristiadhi.

Pada acara kali ini, Immawan Ghifari berbagi cerita dengan kader-kader baru IMM mengenai pengalamannya selama bergabung dengan IMM. Ghifari menyampaikan trilogi IMM, yakni religiusitas, intelektualitas, dan humanitas sejatinya dapat menjadi nilai-nilai yang senatiasa tertanam pada kader-kader IMM.

“Di awal periode ini tiap-tiap pimpinan komisariat perlu mematangkan visi, misi, serta program kerja agar nantinya trilogi IMM sebagai nilai dasar dapat tertanam dengan baik pada masing-masing kader. Program kerja yang hendak disusun oleh tiap-tiap pimpinan komisariat tentu harus mengarah pada visi dan misi organisasi dan persyarikatan agar kader-kader IMM dapat menjadi pionir tajdid”, ujar Ghifari.