Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Nasional

By

-

December 28, 2020

Oleh Anantya Aliyya Arkanbariq

Perkawinan merupakan ikatan suci diantara dua insan berlainan jenis yang telah menjadi sunnatullah setiap manusia guna melanjutkan keturanannya. Sehingga Kompilasi Hukum Islam menyebut perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah[1]. Mengingat konsekuensi logis dari suatu pernikahan sangatlah mulia dan berbudi luhur.

Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi kriteria sahnya perkawinan menurut hukum Islam, yaitu terpenuhinya rukun nikah, syarat nikah, dan perkara wajib namun bukan bagian dari rukun nikah.[2] Apabila semua terpenuhi maka suatu perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum islam. Hal ini lah yang kemudian difasilitasi oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwasannya suatu perkawaninan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Yang kemudian dicatat menurut undang-undang yang berlaku guna menjaga ketertiban serta menjaga kesucian dari perkawinan tersebut.[3]

Dewasa ini, mungkin kita sering mendengar pernikahan antar umat beragama yang berlainan kepercayaan. Bahkan perkawinan semacam ini tidak hanya dilakukan oleh orang biasa, namun juga dilakukan oleh public figure, artis, bahkan sampai konglomerat. Lantas bagaimana legalitasnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia khusunya jika dikaji berdasarkanUndang-Undang Perkawinan dan KHI? Dan bagaimana bisa mereka yang melaksanakan perkawinan beda agama dapat melakukan pencatatan nikah di Indonesia?

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diperbolehkan. Dalil mengenai larangan pernikahan beda agama tersebut terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 221 yang artinya,[4]

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Al-Baqarah (2):221)

Larangan dalam ayat tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan beragama Islam untuk menikahi orang-orang yang tidak beragama Islam.

Namun, Al-Quran juga memberikan pengaturan berbeda mengenai menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Dalam Surah al Maidah ayat 2, Allah berfirman yang artinya[5]

“Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan.” (Al-Maidah (5): 5)

Pembolehan melaksanakan perkawinan dengan perempuan ahli kitab dalam ayat tersebut juga disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Namun Persoalannya, Apakah wanita Yahudi dan Nasrani yang sekarang masih dapat disebut sebagai ahli kitab seperti pada zaman dahulu?

Hal ini pun sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan dan kontroversi.[6] Mayoritas ulama mengatakan bahwa mereka bukan lagi termasuk pengertian ahli kitab yang boleh dikawini. Karena menurut mayoritas ulama, wanita Nasrani maupun Yahudi dikelompokkan ke dalam pengertian musyrik sebagaimana terdapat dalam Al-Baqarah ayat 221.[7]

Mengenai perkawinan beda agama ini pun, para ahli fikih masih terdapat perbedaan pandangan. Mereka terbagi menjadi golongan yang memperbolehkan dan golongan yang mengharamkan perkawinan beda agama. Hal ini terjadi karena dalil-dalil yang ada berbeda-beda dalam menjelaskan perkawinan beda agama itu sendiri serta masih memerlukan pemahaman yang mendalam. Artinya, dalil-dalil yang berkenaan dengan perkawinan antar pemeluk agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam menentukan hukum kebolehan dan keharamannya.[8]

Dalam Pasal 40 huruf (c) KHI menyebutkan bahwasannya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria kepada seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada Pasal 44 KHI menyebutkan,

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”[9]

Dari kedua pasal tersebut telah jelas secara hukum perkawinan Islam nasional bahwa perkawinan beda agama itu dilarang. Termasuk juga perkawinan antara seorang laki-laki beragama Islam dengan perempuan ahli kitab. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum serta mencapai kemaslahatan mengenai pengaturan perkawinan di masyarakat.

Senada dengan itu, Majelis Ulama Indonesia Dalam Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa Perkawinan Campuran, menfatwakan[10]

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.

2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Yang kemudian Pada Munas MUI ke VII, fatwa dalam Munas kedua tersebut dipertegas kembali oleh MUI dengan menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.[11]

Menurut Prof. Abdul Ghofur Anshori, Perkawinan beda agama apabila ditinjau dari aspek nilai, tidak sejalan dengan rasa keadilan yang dalam masyarakat yang agamis. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai reaksi, khususnya dari keluarga maupun pasangan. Secara empiris, perbedaan agama juga merupakan salah satu potensi terbesar dalam terjadinya disharmoni dalam keluarga karena perbedaan nilai dan kepentingan yang ada dalam keluarga tersebut. [12]

Perkawinan beda agama juga berpotensi memunculkan berbagai permasalahan hukum, seperti[13]

1.Mengenai Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan kurangnya kepastian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Mengingat perbedaan agama dari calon pengantin merupakan salah satu larangan perkawinan, sebagaimana telah di sebutkan dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga perkawinan beda agama tersebut tidak bisa dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini secara mutatis mutandis, membuat perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap (vide Pasal 6 ayat 2 KHI). Keadaan ini akan menyulitkan suami atau istri ketika akan mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut haknya apabila salah satu pihak diantara mereka lalai dalam memberikan hak dan menunaikan kewajiban kepada pihak lain.

2. Hak Kewarisan terhadap anak-anaknya.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak akan memiliki agama kembar. Konsekuensinya, seorang anak hanya akan seagama dengan salah satu diantara orang tuanya. Hal ini menjadi persoalan ketika, anak tersebut memiliki agama selain Islam yang menyebabkan dirinya terhalang mendapatkan warisan dari orang tuanya yang beragama Islam. Walaupun bisa menggunakan wasiat wajibah pada anak tersebut, tentunya bagiannya tidak akan sama dengan ahli waris lain yang sederajat (anak-anak kandung lainnya yang beragama islam). Sehingga menimbulkan persoalan keadilan di antara para ahli waris tersebut.

3.Masalah pilihan pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga (Kompetensi Absolut Pengadilan).

Dalam lembaga peradilan agama, dikenal asas personalitas keIslaman. Yaitu dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili ditentukan dengan keislaman subyek hukum. Pengadilan Agama hanya dapat mengadili mereka yang beragama Islam dan yang
menundukkan diri pada Hukum Islam.[14] Terhadap pasangan yang berbeda agama dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sehingga apabila sampai terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut di kemudian hari, ditakutkan akan membuat perkara yang diajukan menjadi lama dan berbelit-belit.

Kemudian mengenai realitas, masih terdapatnya kesempatan atau celah dilakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam kasus pencatatan perkawinan beda agama oleh Pegawai Pencatat nikah yaitu,

Pertama, salah satu calon mempelai dapat melakukan perpindahan agama ke agama pasangannya sebelum melangsungkan perkawinan. Namun cara ini termasuk penyelundupan hukum karena yang terjadi adalah menyiasati secara hukum agar bisa menghilangkan larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Yang kemudian setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.[15]

Kedua, dengan melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri kemudian mencatatkannya di Indonesia. Hal ini dimungkinkan, mengingat bahwa sifat pencatatan dari Kantor Catatan Sipil adalah mengenai syarat formil dari suatu perkawinan yaitu pelaporan administratrif saja, bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan karena itu merupakan otoritas hakim.[16]

Namun, mengenai putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny P. (beragama Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelawan (beragama Kristen protestan) menurut hemat penulis, putusan tersebut dewasa ini sudah tidak lagi relevan. Mengingat pada saat dibuat putusan tersebut masih terdapat kekosongan hukum (recht vacuum) mengenai pengaturan perkawinan beda agama karena belum ada patokan yang jelas mengenai (pengizinan) perkawinan beda agama baik dari undang-undang perkawinan maupun tiap-tiap agama yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam poin ketiga Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam putusan aquo, yaitu[17]

“Dengan demikian didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic sehingga niat untuk melangsungkan perkawinan beda agama akan selalu ada. Karena itu harus dicarikan pemecahannya. Membiarkan masalah ini berlarut-larut akan menimbulkan dampak negative berupa penyelundupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. Maka dari itu harus ditentukan dan ditemukan hukumnya.”

Keadaan ini berubah sejak diundangkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pengisi terhadap kekosongan hukum tersebut dengan mnemuat pengaturan yang lebih jelas mengenai larangan pernikahan beda agama menurut hukum islam (vide pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI).

Jadi, Hukum Islam Nasional setelah diundangkannya Kompilasi Hukum Islam secara tegas dan jelas telah melarang perkawinan beda agama baik untuk menikahi laki-laki maupun perempuan yang tidak beragama islam. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan mengenai perkawinan itu sendiri. Pemerintah seharusnya lebih memerhatikan lagi mengenai pembentukan produk hukum yang ada khusunya produk hukum perkawinan Islam agar tidak dimungkinkan lagi perintangan maupun penyelundupan hukum ketika regulasi tersebut telah diberlakukan di masyarakat.

[1] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

[2] Abu Mansur Al-Asy’ari, Hukum Nikah Siri, hlm. 19-20

[3] Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[4] Surah Al Baqarah ayat 221

[5] Surah Al Maidah ayat 5

[6] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif

[7] Amir Syarifudin , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 135

[8] Al Yasa Abubakar, Novita, Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab, hlm.291

[9] Pasal 40 huruf c dan 44 KHI

[10] Majelis Ulama Indonesia. 1 Juni 1980. Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tentang Perkawinan Campuran.

[11] Majelis Ulama Indonesia. 29 Juli 2005. Keputusan Musyawarah Nasional ke VII Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI//2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

[12] Abdul Ghofur Anshori, op.cit, hlm. 220

[13] Arifin, Zainal, Perkawinan Beda Agama, hlm. 13-15

[14] Dr. Hartini, Catatan Perkuliahan Fakultas Hukum UGM Mata Kuliah Hukum Islam tentang Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Syariah , tanggal 24 November 2020

[15]Nur Asia, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, hlm. 212-213

[16] Halim, Abdul, Carina Rizky. Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis, hlm. 72

[17] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989

Daftar Pustaka

Al-Quran Terjemahan. 2015.Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah

Pemerintah Indonesia. 1974. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, No. 1. Sekretariat Negara, Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1991. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam .Sekretariat Negara. Jakarta.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.Reg. 1400K/PDT/1986

Majelis Ulama Indonesia. 1 Juni 1980. Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tentang Perkawinan Campuran.

Majelis Ulama Indonesia. 29 Juli 2005. Keputusan Musyawarah Nasional ke VII Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI//2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Al-Asy’ari, Abu Mansur. 2019. Hukum Nikah Siri. Sleman: Dee publish.

Anshori, Ghofur Abdul. 2011. Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif.Yogyakarta:UII Press

Syarifudin, Amir.1976.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana Prenada Media.

Abubakar, Al Yasa, Novita. Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2. Juli-Desember 2017

Arifin, Zainal. Perkawinan Beda Agama. Jurnal Al-Insyiroh Vol.2 No.2 2018

Asia, Nur. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015

Halim, Abdul, Carina Rizky. Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis. Jurnal Moral Kemasyaraktan VOL. 1 NO.1 Juni 2016

Dr. Hartini, Catatan Perkuliahan Fakultas Hukum UGM Mata Kuliah Hukum Islam tentang Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Syariah , tanggal 24 November 2020

Bagaimana Kedudukan Antara Agama dan Psikologi Dalam Mengelola Kesehatan Mental? dan Bagaimana Islam Berperan Dalam Kesehatan Mental?

By

alkhawarizmi

-

November 8, 2020

0

Oleh Muna Nurindah Fauziyyah

Pandemi COVID-19 telah membuat sebagian besar pembelajaran di seluruh institusi pendidikan tinggi Indonesia beralih dari pembelajaran langsung ke pembelajaran online. Dalam waktu singkat, kehidupan mahasiswa telah berubah secara drastis karena mereka diminta untuk meninggalkan kampus, menyesuaikan diri dengan keadaan hidup baru, dan beradaptasi dengan platform pembelajaran online. Peralihan ke pembelajaran online, terutama dalam mata kuliah atau praktikum yang awalnya tidak dirancang untuk penyampaian online kemungkinan telah meningkatkan stres di kalangan mahasiswa. Selain dari aspek perkulihaan, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan terciptanya stressor baru, seperti ketakutan dan kekhawatiran tentang kesehatan diri sendiri atau orang yang dicintai, kendala pada pergerakan fisik dan aktivitas sosial akibat karantina, dan perubahan gaya hidup yang secara tiba-tiba. Ketidaktahuan kita tentang kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan terjadinya stress yang berkelanjutan, dimana paparan stres yang intens ini akan dapat mengganggu kesehatan mental diri kita.

Terganggunya kesehatan mental dapat menimbulkan gangguan mental atau penyakit mental. Jika seseorang mengalami gejala-gejala yang menunjukkan penyakit mental secara terus-menerus dan tidak membaik, maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke psikolog atau psikiater, sebagai seseorang yang ahli dalam bidang kesehatan mental, untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Hal itu sejalan dengan firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 43.

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl:43).

Selain membutuhkan bantuan dari psikolog atau psikiater, penanganan gangguan kesehatan mental tentu juga harus dimulai dari dalam diri sendiri. Hal itu disebabkan karena menurut literatur Choudhry et al. (2016) kesehatan mental adalah aspek keberadaan yang selalu hadir dan ditentukan oleh empat ranah kehidupan, yaitu ranah emosional/ kejiwaan/psikologis, ranah fisik/jasmani/biologis, ranah sosial, dan ranah spiritual (rohani/agama). Keempat aspek tersebut bersifat personal, sehingga usaha penanggulangan gangguan kesehatan mental dapat dilakukan sejak dini oleh yang bersangkutan itu sendiri.

Dari keempat aspek diatas disebutkan aspek spiritualitas, lalu bagaimana kaitan agama kita agama Islam dengan kesehatan mental? Pandangan Islam tentang gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Ajaran Islam memiliki hubungan yang erat dan mendalam dengan ilmu jiwa dalam hal pendidikan akhlak dan pembinaan mental spiritual. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mencapai kesejahteraan jiwa dan ketinggian akhlak (supreme morality). Misi ajaran Islam di bidang akhlak dan kejiwaan, serta kekayaan spiritual dari Islam itu sendiri menjadikan keberadaan Islam mempunyai relevansi yang erat dengan kesehatan mental, dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam adalah sebagai petunjuk (hudan), obat (syifa’), rahmat, dan pengajaran (mau’izah) bagi manusia dalam membangun kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat (Ariadi, 2013).

Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan mental yang sehat melalui aspek spiritualitas ini? Amalan – amalan ibadah yang ada di Islam dapat berfungsi sebagai media psikoterapi. Hal ini sejalan dengan literatur Dr. Jalaluddin (2003) dalam bukunya “Psikologi Agama” bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin tersebut dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan), dimana sarana bagi umat manusia untuk bisa dekat dengan Sang Pencipta adalah ibadah. Berdasar literatur Ariadi (2013), berikut adalah beberapa ibadah dalam Islam yang dapat berpengaruh pada psikis (jiwa), sehingga kemudian dapat menjadi media psikoterapi.

Shalat

Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan shalat ketika ditimpa masalah yang membuat dirinya menjadi tegang. Diriwayatkan oleh Hudzaifah RA bahwa ia berkata; “Jika Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau menunaikan shalat (HR. Abu Dawud). Hal ini tentu mengisyaratkan pentingnya ritual shalat untuk menciptakan rasa tenang dan tentram pada jiwa seseorang. Salat memiliki pengaruh yang sangat efektif untuk mengobati rasa sedih dan gundah yang menghimpit manusia (Utsman, 2004:338). Saat salat didirikan dengan menyempurnakan wudhu, niat yang ikhlas, adab-adab seperti tuma’ninah (tenang sejenak), gerakan tidak terlalu cepat, memahami bacaan salat maka akan mendatangkan kekhusukan dan menjadi terapi tersendiri bagi jiwa. Dengan kata lain, jiwa akan tenang jika shalat dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Dzikir

Di dalam Al-Qur’an, tidak sedikit ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesehatan, salah satunya mengenai ketenangan jiwa (kesehatan mental) yang dapat dicapai melalui dzikir (mengigat) Allah. Allah berfirman dalam QS Ar Ra’ad ayat 28.

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. (QS. Ar Ra’ad :28).

Rasulullah saw. pernah bersabda: “Tidaklah suatu kelompok yang duduk berzikir melainkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Mereka mendapat limpahan rahmat dan mencapai ketenangan. Dan Allah swt akan mengingat mereka dari seseorang yang diterima di sisi-Nya” (HR. Muslim dan Tirmidzi).

Membaca Al-Quran

Al-Quran adalah kalamullah yang suci, diturunkan oleh Allah dengan sebagai petunjuk bagi manusia yang membedakan antara hak dan bathil. Membaca Al-Quran disertai mentadabburi setiap bacaan ayat dapat membimbing jiwa agar ikhlas beramal dan tawadhu dalam bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yunus ayat 57.

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu Al-Quran yang mengandung pelajaran, penawar bagi penyakit batin (jiwa), tuntunan serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus : 57).

Shaum

Muhammad ‘Utsman Najati (2004: 344) mengatakan, ibadah puasa mengandung beberapa manfaat yang besar, di antaranya menguatkan kemauan dan menumbuhkan kemampuan jiwa manusia dalam mengontrol nafsu syahwatnya. Puasa merupakan sarana latihan untuk menguasai dan mengontrol motivasi atau dorongan emosi, serta menguatkan keinginan untuk mengalahkan hawa nafsu dan syahwat. Selain itu, kesabaran menahan rasa lapar dan dahaga membuat seseorang yang berpuasa merasakan penderitaan orang lain yang serba kekurangan. Sehingga muncul rasa kasih sayang terhadap sesama dan mendorong untuk membantu fakir miskin. Perasaan dan sikap peka secara sosial di masyarakat inilah yang disebutkan ‘Ustman (2004: 346) dapat melahirkan rasa kedamaian dan kelapangan jiwa. Dari sisi psikis, ibadah puasa berguna untuk mengobati perasaan berdosa dan menghilangkan kegundahan. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya: “Barang siapa yang menunaikan puasa ramadhan dilandasi dengan iman dan ikhlas mengharap ridha Allah maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa‟i dan Imam Ahmad).

Haji

Ibadah haji dapat melatih kesabaran, melatih jiwa untuk berjuang, serta mengontrol syahwat dan hawa nafsu. Ibadah haji menjadi terapi atas kesombongan, arogansi, dan berbangga diri sebab dalam praktik ibadah haji kedudukan semua manusia sama. Permohonan ampunan dan ditambah suasana yang bergemuruh penuh lantunan Ilahi membuat suasana ibadah haji sarat dengan nilai spiritualitas yang dapat mengobarkan rasa semangat yang tinggi untuk meraih ketenangan (‘Utsman, 2004: 348). Ibadah haji akan membawa seseorang mampu bermuhasabah diri guna mencari jati diri seorang hamba yang hakiki. Hakikat seorang hamba adalah senantiasa mengabdikan diri dan kehidupannya untuk Allah semata. Pengabdian dengan keikhlasan itulah yang mengundang curahan rahmat serta ridha-Nya. Jiwa hamba pun akan suci dan tenang.

Dari beberapa pembahasan diataas dapat disimpulkan bahwa, spiritualitas yang dimiliki seseorang memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental diri mereka sendiri. Aspek spiritual yang berasal dari pelaksanaan ibadah adalah salah satu cara mendapatkan mental yang sehat. Ibadah-ibadah di dalam Islam, yang dilakukan secara khusyu’ dan sesuai syariat dapat berfungsi sebagai media psikoterapi. Akan tetapi, jika gejala-gejala yang menunjukkan penyakit mental secara terus-menerus dan tidak membaik, sebaiknya segera mencari bantuan psikolog atau psikiater agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dengan demikian, ibadah serta bimbingan dari psikolog atau psikiater tetap berjalan bersama sebagai media psikoterapi untuk mendapat mental yang sehat.

Referensi

Ariadi, P. 2013. Kesehatan mental dalam perspektif Islam. Syifa’MEDIKA. 3 (2) : 118-127.

Choudhry, F. R., V. Mani, L.C. Ming, & T.M. Khan. 2016. Beliefs and perception about mental health issues: a meta-synthesis. Neuropsychiatric disease and treatment. 12 : 2807–2818.

Jalaluddin Rakhmat. 2003. Psikologi Agama, sebuah pengantar. PT. Mizan Pustaka, Bandung.

IMM UGM : Syirkah Lahir-Batin

By

alkhawarizmi

-

October 20, 2020

0

Oleh Afghan Azka Falah

Mahasiswa Muhammadiyah adalah sebuah segmen spesifik dari sebuah tatanan masyarakat elite-humanis. Bayang-bayang induk semang organisasi Islam tertua di Indonesia dan eksponen masyarakat terdidik menjadi sebuah komposisi yang keren dalam kebanyakan stigmatisasi publik. Namun disitu juga Mahasiswa Muhammadiyah memiliki beban berkali lipat dalam brand dirinya, yakni menjadi seorang puritan yang memiliki inteligensi tinggi sekaligus andal di masyarakat. Tuntunan ini dapat ditanya sekaligus dijawab dalam partisipasinya dalam sebuah ortom yang didirikan oleh anak kauman, Djazman Al-Kindi yang berpendidikan di almamater Universitas Gadjah Mada, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Dalam implementasi berjalannya sebuah tujuan yang padu, organisasi adalah jawaban mutlaknya. Hilir dari segara keresahan adalah berdirinya sebuah kumpulan, serikat, rapat, syuro dll. Persyarikatan Muhammadiyah menggunakan sebuah diksi yang dalam untuk membangun terminologi organisasinya. Persyarikatan, dari kata syarikah yang bersumber dari syirkah/bersekutu, sehingga apabila kita qurban bersama disebut syirkah, juga apabila kita menyembah sebuah sesembahan (idoltry) selain Allah Azza wa Jalla, maka disebut Syirik. Persyarikatan memiliki makna dimana kita ingin berjuang dengan kendaraan yang disebut Muhammadiyah, maka harus bersedia memberikan hal proporsional untuk melanggengkan kinerja sebuah organisasi dengan baik.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi otonom di bawah lingkup Persyarikatan Muhammadiyah. Otonomi IMM setidaknya diberikan untuk menentukan sebuah sistematika dalam hal administrasi, kaderisasi maupun atribusi. Untuk masalah nilai IMM tidak dibenarkan memiliki idealisme alternatif dari yang diturunkan Persyarikatan Muhammadiyah. Maka dalam pengamalannya IMM dan Ortom lainnya menganggap Muhammadiyah sebagai bapak dan ‘Aisyiyah sebagai ibu mereka. Sifat IMM dalam hal kultural adalah membantu berjalannya dakwah Muhammadiyah di tiap teritori. Agak membingungkan mungkin dalam menentukan teritori IMM apalagi dalam lingkup Muhammadiyah. Semua struktur di Muhammadiyah dan ortom memiliki Jenjang Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dan Pusat sedangkan di IMM memiliki sebuah jenjang kepemimpinan khusus yakni : Pimpinan Komisariat IMM ialah yang berkedudukan di sebuah Perguruan tinggi atau di setiap fakultas; Pimpinan Cabang IMM adalah kumpulan komisariat-komisariat yang menempati teritori di Cabang Muhammadiyah atau Daerah Muhammadiyah; Dewan Pimpinan Daerah IMM adalah kumpulan dari perwakilan tiap Pimpinan Cabang IMM di tingkat Provinsi/Wilayah Muhammadiyah; Yang terakhir adalah Dewan Pimpinan Pusat yang sertingkan Pimpinan Pusat.

Mekanisme Komisariat (Comisariaat) merupakan mekanisme yang dipandang sebagai mekanisme paling tidak spesifik dalam berjalannya sebuah organisasi. Dalam definisi subyek komisariat yakni komisaris memiliki implementasi yang luas bahkan cenderung fleksibel dalam penggunaannya. Penyematan Komisaris secara luas dapat ditemukan di berbagai lini, yakni di partai politik, militer, perusahaan dlsb. Walau halnya di nomenklatur IMM, yang menjadi subyek dalam Pimpinan Komisariat disebut dengan ketua (yang akan dibantu sekretaris dan bendahara) namun esensi komisariat dapat kita renungi lebih dalam. Terbentuknya Komisariat secara AD/ART hendanya minimal memiliki 13 personalia pimpinan. Hal ini sebenarnya adalah langkah sistematis yang memastikan komisariat berjalan stabil dan sustainable. Dalam mekanisme dari pergerakan lain, ada sebuah mekanisme yang disebut Caretaker Komisariat yaknis komisariat (yang umumnya) baru dan belum memiliki cukup personalia untuk beridiri menjadi komisariat. Dalam sistem-sistem diatas, sebenarnya komisariat menjadi sebuah jenjang yang harus dipikirkan lebih. Komisariat, seperti halnya ranting menjadi ujung tombak dan ujung tombok dalam berjalannya sebuah organisasi. Ideologisasi, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan memiliki ruang yang leluasa di komisariat. Sehingga, dalam pandangan penulis, komisariat harus memiliki sifat fleksibel dan fasilitatif.

Pimpinan IMM UGM setidaknya harus memiliki 2 pertanyaan dalam hatinya : “Apakah IMM UGM saya butuhkan?” dan “Apakah IMM UGM membutuhkan saya?”. Pertanyaan ini yang nantinya akan menjadi sebuah batu loncatan amalan-amalan apa saja yang akan dilakukan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memang tidak terlihat menggiurkan dalam menjanjikan ini dan itu. Tapi seperti halnya sebuah alat, IMM UGM membutuhkan operator yang dapat menjalankan alat tersebut. Operator ini setidaknya harus tahu, keberuntukan alat ini. Setelah itu mencari tahu bagaimana alat ini berjalan. Tujuan IMM adalah “Mencetak Akademisi yang Berakhlak Mulia Demi Mewujudkan Tujuan Muhammadiyah.” Kebanyakan, kita Ber-IMM penuh dengan kebingungan, namun anehnya tak sarat akan curiosity.

Pengalaman pribadi penulis melihat IMM banyak dipenuhi Mukhlas, Muhammadiyah Ikhlas. Sayangnya keikhlasan di IMM tidak dibarengan dengan mekanisme sebuah organisasi, yakni profesionalitas. IMM UGM sebagai sebuah organisasi, hendaknya menjadi simulator kita dalam menjalankan profesionalitas. Nomenklatur menghargai sistem yang ada (respect to systems) mudah sekali menjadi sebuah tagline sebuah organisasi internal kampus, baik lembaga dakwah, lembaga eksekutif ataupun lainnya, dimana organisasi tersebut, penulis kira memiliki periodisasi yang sangat terbatas. IMM UGM sudah jelas memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dan memiliki basis gerakan yang padu. Selain itu dalam organisasi manapun, manajemen waktu menjadi hal krusial. Sehingga harusnya IMM UGM menjadi organisasi nyata yang diikuti oleh kader Muhammadiyah di perguruan tinggi pertama yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri.

Menjadi IMM UGM artinya menjadi eksponen yang sangat lengkap. Tri Dharma Perguruan Tinggi bahkan dapat terlampaui. Religiusitas, Intelektualitas ,dan Humanitas menjadi sistematika yang padu dalam membangun Keyakinan, Kecendekiawanan, dan Kerelawanan. Berbakti pada negeri, mengabdi pada Tuhan.

Media dan Penguasa: Sejarah dan Dinamika Media di Indonesia

By

alkhawarizmi

-

September 28, 2020

0

Sumber gambar: Pixabay oleh Engin Akyurt

Oleh Azka Haidar

Media dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi perantara, sesuai dengan asalnya yang berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti perantara atau pengantar. Maksudnya adalah sebagai perantara dan penengah komunikasi, serta saluran komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Media dapat juga diartikan sebagai saluran untuk mengantarkan pesan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, pengertiannya juga dapat berbeda. Dari perspektif teknologi informasi dan komunikasi, media dapat diartikan sebagai teknologi itu sendiri, teknologi yang mampu mengirim dan menerima pesan.

Media-media di Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa. Selama seabad lalu sudah banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi. Mulai dari awal abad 19, lalu selama kurun 1920-an dan 1930-an media-media di Indonesia sudah mulai mencoba untuk mengguncang dan menggoyahkan tatanan kolonial yang membelenggu Indonesia. Seiring dengan dicapainya kemerdekaan pada tahun 1945, gagasan dari media-media juga ikut mengikuti alur republik ini. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno hingga kejatuhannya, mulailah bermunculan stasiun-stasiun radio yang tak terkira. Pada masa Orde Baru media seakan berada dalam kendali rezim, walaupun pada kurun 1990-an rezim pemerintah juga sempat kehilangan kendali, hingga kemudian kendali tersebut tersapu oleh krisis keuangan dan gerakan reformasi pada 1997-1998.

Tentunya perkembangan media di Indonesia juga berdasarkan bentuk ataupun mediumnya. Pada awal abad 19 hingga masa kemerdekaan, media cetak menjadi sarana yang ampuh untuk merongrong penjajah kolonial hingga penyebarluasan ide-ide nasionalis serta pembentukan cita-cita dan kesadaran nasional. Pada masa setelahnya media audio mulai menjamur seiring mulai maraknya pendirian stasiun-stasiun radio di Indonesia. Pada masa setelahnya, seiring dengan mulai ditayangkannya stasiun televisi, yang pada penayangan perdananya di Indonesia pada 17 Agustus 1962 dengan digelarnya perayaan hari proklasmasi Republlik Indonesia ke-17, media televisi lambat laun mulai naik daun. Apalagi dengan diresmikannya televisi pertama di republik ini yakni Televisi Republik Indonesia (TVRI), media ini mulai memainkan peranya sebagai salah satu media massa yang memiliki dampak yang kuat sebagai alat penyampai informasi maupun untuk membentuk opini publik. Lalu, bersamaan dengan perkembangan teknologi juga, masyarakat kini sudah mulai meninggalkan televisi dan beralih ke media yang memiliki kesan lebih canggih dan global, internet. Internet sendiri di Indonesia bisa dikatakan bermula pada tahun 1990-an, dengan mulai dioperasikanya internet service provider (ISP) pertama di Indonesia yaitu Ipteknet. Sejak saat itulah perlahan-lahan internet mulai digemari oleh masyarakat hingga menjadi seperti sekarang ini. Kini internet menjadi media yang digandrungi, apalagi dengan semakin maraknya peggunaan smartphone yang juga linear dengan penggunaan internet. Akibatnya pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mecapai sekitar 175 juta orang menurut riset terbaru dari layanan manajemen konten Hootsuite.

Pembahasan mengenai media di Indonesia tidak hanya menyangkut masalah jurnalistik belaka, namun juga menyangkut masalah politik bahkan sampai ke ranah ekonomi. Karena tidak jarang isi dari media tersebut juga tidak jauh dari masalah politik walaupun kebanyakan hanya saat mendekati event seperti pemilu. Dalam sektor ekonomi sendiri, bisa dilihat dari landasan-landasan media di Indonesia yang sudah terbangun sejak 40-an tahun silam (Orde Baru), sedangkan reformasi masih mempertahankan penyelenggaraannya tanpa melakukan perombakan maupun perubahan yang berarti. Akibatnya, media di Indonesia memiliki kesan hanya terkonsentrasi ke beberapa titik, apalagi kini sektor ini juga ditandai dengan bercampurnya bidang industri dengan politik. Para pemain dalam sektor ini kerap menerjuni ranah politik, mirip dengan upaya rezim Orde Baru untuk mencaplok media dalam rangka memperluas pengaruhnya.

Dalam pembahasan media di Indonesia, tentunya kita tidak boleh melupakan media pada masa lalu juga. Hal tersebut mengingat kebanyakan dari penyelenggaraan sektor ini bertumpu pada dasar-dasar yang dibangun pada rentan 1970-an dan 1980-an. Walaupun pada masa-masa sebelumnya juga tak kalah memberikan dampak dan bagianya dalam perkembangan media di Indonesia.

Pada masa-masa awalnya, yakni pada paruh awal abad ke-20, pers Indonesia sudah mulai memainkan perannya sebagai media penyebarluasan ide-ide pergerakan nasionalis, serta pembentukan kesadaran nasional. Hal tersebut terbukti dengan legitimasi pers pada zaman itu yang disebut sebagai “pers pergerakan” ataupun “pers perjuangan”. Beberapa tokoh pada zaman tersebut kini juga menjadi model dan inspirasi bagi jurnalis. Sebut saja nama Tirtho Adi Soerjo, seorang pahlawan nasional yang juga menjabat sebagai pemimpin majalah Medan Prijaji serta merupakan salah satu pencetus lahirnya Sarekat Dagang Islam, yang diyakini sebagai gerakan perjuangan pertama di Indonesia serta cikal bakal salah satu partai politik ternama pada masa setelahnya.

Pada masa-masa awal, media di Indonesia masih bersifat lokal, terbukti dari banyaknnya surat kabar yang baru beredar dalam kawasan daerah saja. Kenyataan itu disebabakan karena beberapa sebab yakni, tingkat buta huruf yang masih tinggi pada masa itu, serta penggunaan bahasa pengantar di wilayah Indonesia yang masih belum satu, walaupun mayoritas surat kabar menggunakan bahasa pengantar melayu.

Pada masa kolonial, kebanyakan pembahasan media masih lebih memusatkan pada pembahasan surat kabar pribumi, padahal pers dimasa itu mereproduksi segmentasi masyarakat kolonial. Bagian masyarakat yang lain (Eropa, Tionghoa) juga memiliki pers tersendiri dengan sokongan dana dan finansial yang jelas melebihi pers pribumi. Pada masa selanjutnya pers berbahasa asing (Belanda) mengalami pasang surut ketika masa pendudukan jepang, walaupun sesudahnya juga bangkit kembali, namun pers ini mulai sirna semenjak pemutusan Indonesia dengan mantan penjajahnya tersebut. Di sisi lain, pers Melayu-Tionghoa justru sebaliknya, mereka begitu dinamis bahkan sampai sekarang masih meninggalkan ciri khasnya. Segera setelah kemerdekaan, dan puncaknya pada 1960-an pers Melayu-Tionghoa mulai beralih dari pers komunitas menjadi pers nasional. Terbukti dengan adanya Kompas, salah satu surat kabar yang terkemuka hingga sekarang, kini telah meninggalkan editorial komunalis, sehingga diyakini merupakan pewaris dari pers Melayu-Tionghoa.

Pada masa awal kemerdekaan hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno, model pers yang paling berkembang adalah “pers perjuangan” sehingga sering dipandang sebagai “alat revolusi” semenjak permulaan periode tersebut. Pada permulaan periode ini, partai politik juga sudah memiliki organnya tersendiri, dan berlanjut hingga pemilu tahun 1955. Pada masa setelahnya ketika demokrasi terpimpin, praktik politisasi pers semakin menjadi-jadi, terbukti dengan diterbitkannya peraturan yang mewajibkan semua organ pers untuk berafiliasi ke partai politik, golongan fungsional atau organisasi massa. Hal tersebut dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan terkesan menghidupkan kembali praktik-praktik di masa kolonial.

Pada masa pemerintahan Soekarno, media audio (radio) terkesan berkebalikan dengan media cetak. Hanya ada satu saluran radio pada masa itu, yakni Radio Republik Indonesia (RRI) yang pada masa itu berada di bawah Departemen Penerangan. Perlu diketahui bahwa sektor radio muncul pertama kali pada tahun 1920-an dan merupakan gabungan dari radio perkumpulan lokal dengan sebuah jaringan radio swasta yang dimodali oleh perusahaan Philips dan didukung oleh penguasa kolonial. Pada masa Jepang, radio mulai digunakan oleh tentara Jepang sebagai alat propaganda dan kelak setelah merdeka, fungsi tersebut masih dipertahankan, mengingat negara Indonesia yang masih seumur jagung juga memerlukan media untuk mempersatukan dan menjalankan fungsi politik, ideologis, edukatif dan hiburan. Soekarno yang paham betul bagaimana propaganda Jepang menggunakan radio juga menggunakan media tersebut sebagai corong dari pemerintah dan dirinya.

Setelah lengsernya Soekarno dari tampuk kekuasaan, salah satu jenderalnya maju sebagai pengganti. Berbekal latar belakangnya yang militer, Soeharto mulai melakukan perombakan besar-besaran dari tiap lini serta lambat laun memberangus segala perdebatan politik di media. Rakyat dipaksa menerima satu bentuk komunikasi eksklusif yang vertikal dari pucuk pimpinan ke lapisan terbawah dalam masyarakat.

Hal yang mula-mula dilakukan oleh rezim Orde Baru adalah memberlakukan rakyat sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan. Oleh karenanya, rezim ini memanfaatkan gagasan mengenai “golongan fungsional” sebagai bentuk struktur masyarakat tanpa kelas. Gagasan ini malah memberi kesan tidak demokratis karena berpijak pada organisasi-organisasi profesional yang dituntun untuk bisa mengawasi anggotanya. Oleh karenanya organisasi-organisasi dalam hal ini juga termasuk dewan pers dan Persatuan Wartawan Indonesia harus selalu menyampaikan dan mengantisipasi kebijakan pemerintah, mematuhi arahan pemerintah serta menghalau segala kecurigaan, sebagai syarat mendapatkan lisensi.

Pelaksana tugas pengawasan negara adalah Departemen Penerangan yang hingga sekian lama selalu berada di tangan pimpinannya yaitu Harmoko. Departemen ini mendapat kewenangan untuk menetapkan peraturan yang begitu luas seperti pemberian atau pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ditambah lagi dengan berbagai kebijakan yang semiformal seperti melakukan teguran, pemborongan tiras terbitan, melakukan akuisisi, penjualan paksa saham pers bahkan hingga kekerasan fisik. Belum lagi dengan adanya kasus pembunuhan Udin (Fuad Muhammad Syarifuddin) yang sering dikaitkan dengan contoh praktik-praktik tersebut.

Dibuatnya peraturan-peraturan tersebut tak lebihnya seperti alat kontrol dari rezim Orde Baru terhadap media dan pers. Pada masa ini juga muncul istilah “pers pembangunan” yang selanjutnya bertransformasi menjadi lebih ketat lagi dengan sebutan “pers Pancasila”. Pers Pancasila diharapkan mampu menjadi penghubung demi terlaksananya program-program pembangunan. Tentu dengan adanya alat kontrol tersebut menjadikan nyaris hilangnya ruang gerak para jurnalis serta menyulitkan kerja investigasi dan analisis. Belum lagi ditambah dengan topik khusus yang harus dihindari juga memaksa media untuk lebih berhati-hati ketika harus menyinggung topik sensitif apalagi yang berhubungan dengan kerabat penguasa yang nantinya dikenal dengan istilah MISS SARA (menghasut, Insinuasi, Sensasi, Spekulasi, Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

Tentunya dalam pelaksaan aturan tersebut pasti ada saja pihak-pihak yang tidak mematuhinya. Akibatnya, pemerintah memberikan hukuman yang berat berupa pembubaran beberapa media massa. Bahkan, pada masa awal pemberlakuannya, sudah ada 43 surat kabar yang diberedeli, sebagai reaksi atas penentangannya. Lalu pada masa berikutnya juga rutin muncul gelombang pemberedelan terhadap surat kabar. Hal tersebut mengakibatkan kebebasan pers yang sebenarnya tercantum dalam UU tahun 1966 serta UU tahun 1982 seolah hanya menjadi senda gurau semata. Namun anehnya, di tengah ketatnya peraturan tersebut, masa ini juga dikenal sebagai masa dimana perkembangan media dan pers begitu marak dan belum pernah dialami oleh Indonesia sebelumnya.

Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, serta dengan dihapuskanya regulasi-regulasi politik yang membelenggu, kebebasan berbicara dan berpendapat terbuka begitu lebar. Hal tersebut mengantarkan pada meledaknya jumlah media selama kurun 1997-2001. Namun ternyata realita ini hanya berlangsung sesaat saja. Setelah lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan, media malah kembali terjerat kepada realita politik dan ekonomi.

Pada masa awal reformasi, televisi mulai menjadi media yang begitu dominan, dengan mulai bermunculanya banyak stasiun televisi baik dalam tingkat nasional maupun lokal. Namun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, media ini malah hanya dikuasai oleh segelintir orang yang juga memiliki link ke ranah politik dan ekonomi. Terbukti dengan adanya belasan saluran televisi swasta nasional yang hanya terkonsentrasi ke beberapa grup besar. Konsentrasi kepemilikan ini tentu saja bertentangan dengan UU tahun 2002 serta peraturan pemerintah tahun 2005 yang menetapkan saluran televisi komersial berkedudukan lokal dan membatasi kepemilikan dan akuisisi.

Hampir mirip dengan masa Orde Baru, ketika para pelaku media menjalin ikatan dengan lingkar terdekat presiden, pada masa reformasi kancahnya lebih luas lagi. Beberapa grup media dengan jelas ditumpangi juga oleh kepentingan dan ambisi pribadi pemiliknya. Terbukti dengan timbulnya kesan bahwa beberapa stasiun televisi lebih cenderung mengarah kepada salah satu partai politik yang memiliki kedekatan dengan stasiun televisi tersebut. Dapat juga dilihat bahwa masa ini juga muncul beberapa afiliasi politik antara para pembesar media dengan para elite politik. Walaupun afiliasi-afiliasi tersebut juga rentan mengalami perubahan menyesuaikan dengan situasi perpolitikan.

Indonesia kini mengalami periode dimana kebebasan media dibuka seluas-luasnya, dasar-dasar pokok telah diakui dan berbagai regulasi telah dibentuk. Meskipun demikian, sektor media yang sudah dibangun sejak lama ini bukan tanpa ancaman, karena realitas dari sentralisasi media. Dari situ mulailah muncul berbagai pertanyaan: bagaimana mencari informasi yang netral? Apa kepentingan dari para pembesar media? Dan masih banyak lagi. Pemilu 2014 dan 2019 setidaknya dapat memberi gambaran terhadap pertanyaan tersebut. Bahwa ternyata sektor media juga masih meninggalkan ancaman dan belum sepenuhnya memenuhi cita-cita yang diinginkan.

Bersambung…

Mengangkat Isu Ekologi, Rencana Tindak Lanjut Darul Arqom Dasar IMM UGM Komisariat Ibnu Khaldun Kunjungi Pusat Inovasi Agro Teknologi (PIAT) UGM

By

alkhawarizmi

-

February 9, 2020

0

Pada bulan Desember Tahun 2019 lalu, IMM UGM Komisariat Ibnu Khaldun telah mengadakan Darul Arqam Dasar di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dalam rangka melaksanakan Rencana Tindak Lanjut dari kegiatan Darul Arqam Dasar tersebut, IMM UGM Komisariat Ibnu Khaldun mengadakan kunjungan ke Pusat Inovasi Agro Teknologi (PIAT) UGM, Jumat (2/7). Kegiatan ini dilaksanakan karena tema DAD yang berkaitan mengenai lingkungan memiliki kewajiban moral untuk mengetahui cara mengaplikasikan nya dengan benar di dunia nyata. Maka dari itu, IMM komisariat Ibnu Khaldun UGM mengajak para peserta DAD untuk mengamati dan mempelajari cara yang sudah dilakukan teman-teman PIAT UGM dalam merawat bumi.

Sholahuddin Al Ayubi, selaku Ketua Panitia Darul Arqam Dasar Komisariat IMM UGM Ibnu Khaldun berharap kalau kunjungan ini bisa menciptakan kader Muhammadiyah yang mengetahui dengan pasti bagaimana cara menjaga bumi, khususnya dalam memperlakukan limbah, agar tidak mencemari lingkungan. Mereka juga harus sadar bahwa ketahanan pangan kita rendah sehingga kesadaran akan itu perlu turut dipupuk beriringan dengan menjaga lingkungan sebab kedua hal tersebut saling dukung mendukung.

Kunjungan para peserta Darul Arqam Dasar Komisariat Ibnu Khaldun ke PIAT UGM disambut ramah oleh seorang petugas lapangan PIAT. Peserta memanggilnya Bu Triya. Beliau yang memandu para peserta dari awal sampai akhir kunjungan. Meskipun peserta Darul Arqam Dasar dalam kunjungan ke PIAT UGM berasal dari klaster soshum, peserta tampak mengikuti kunjungan dengan antusias dan bahkan beberapa peserta berdiskusi setelah dijelaskan pemandu.

Dalam kunjungan ke PIAT UGM, Bu Triya menjelaskan bahwa PIAT UGM secara aktif melakukan inovasi agroteknologi guna mewujudkan kemandirian di sektor agro sebagai pilar ekonomi nasional yaitu menjadi produsen komoditas pangan dan pertanian yang andal dan berdaulat. Ucapan beliau ditunjukkan saat kunjungan ke ruang lab, di sana peserta ditunjukkan bagaimana sebuah biji dirawat dan bahkan dikembangkan untuk menjadi varietas unggul.

Tak hanya ditunjukkan cara pengembangan biji saja, peserta juga ditunjukkan peternakan sapi yang ada di PIAT UGM. Di Peternakan Sapi tersebut, Bu Dian, seorang ahli hewan menjelaskan kepada peserta mengenai proses ternak sapi. Di peternakan PIAT UGM, sapi dimandikan saat pagi lalu kemudian diperah susunya dan diolah menjadi produk susu siap minum maupun difermentasi menjadi yogurt. Tak hanya memproduksi susu saja, Bu Dian menjelaskan kalau Peternakan PIAT UGM juga mengolah kotoran dan air kencing sapi menjadi bahan bakar biogas.

Di sesi terakhir kunjungan, peserta diajak ke RInDU (Rumah Inovasi Daur Ulang), salah satu unit cabang PIAT UGM yang mengurusi sektor pengolahan sampah.

“Kami di sini hanya mengolah sampah organik dari UGM saja untuk dijadikan pupuk kompos. Kalau untuk pengolahan sampah an-organik, kami belum mampu.” Ujar Arif, Koordinator Rumah Inovasi Daur Ulang.

Inas Alimaturrahmah

Mahasiswa S1 Bahasa dan Sastra Indonesia

Puisi Karya Kader

By

alkhawarizmi

-

May 4, 2019

0

TERIKAT

Lelah kaki ini melangkah,,

Penuh kesedihan dan kepayahan yang parah,,

Dalam ketidakpastian arah,,

Dalam jiwa yang kalah dan menyerah…

Telah lama hati ini tak bersandar,,

Telah lama jiwa ini tak tersadar,,

Terombang ambing dengan keimanan yang pudar,,

Memburu kenikmatan duniawi yang tak mampu ku kejar…

Perlahan ku pahami,,

Aku lupa pada hakikat diri ini,,

Aku tidaklah sendiri,,

Ada ikatan yang kuat dengan sang kekasih Ilahi,,

Seorang anak Adam yang tiada mampu tertandingi…

Aku dan ikatanku,,

Mengembalikanku pada ingatanku,,

Sebuah cahaya penuntun dalam gelapnya arah tak menentu,,

Sebuah bintang pandu yang menunjukkan jalan untuk kembali pada Tuhanku…

Kini ku terikat,,

Pada syafaatmu yang memikat,,

Pada rinduku yang begitu hebat,,

Untuk menemuimu kelak dalam jarak yang begitu dekat…

Oleh: Vina Yunistyaningrum

Aksi 2 Tahun Kasus Novel Baswedan oleh Aliansi Mahasiswa UGM

By

alkhawarizmi

-

April 16, 2019

0

Yogyakarta- Dalam rangka memperingati 2 tahun penyerangan terhadap Novel Baswedan yang tak kunjung terselesaikan, IMM UGM ikut berpartisipasi dalam aksi “2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan” pada Jum’at (12/04/2019). Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM ini juga diikuti oleh para mahasiswa UGM yang peduli dengan penyelesaian kasus ini serta perwakilan dari organisasi internal maupun eksternal mahasiswa yang ada di UGM.

Aksi ini dianggap perlu menginggat rantetan kriminalisasi dan terror kepada penggiat antikorupsi, khususnya Novel Baswedan dirasa tidak jelas ujungnya. Bahkan upaya pengungkapan kasus-kasus tersebut terus saja mengalami hambatan dan belum diketahui juga dalangnya.

Banyaknya kasus terror terhadap penggiat antikorupsi menggiring opini bahwa kasus korupsi bukan hanya persoalan hukum dan moral. Namun lebih dari itu merupakan persoalan struktural sistem politik Negara Indonesia yang terbelenggu oleh oligarki. Berbagai terror terhadap para penggiat anti korupsi merupakan sebuah reaksi dari pertahanan oligarki yang akan terusik melalui pengungkapan kasus yang ada. Bahkan, Komnas HAM sendiri sudah menyatakan bahwa penyerangan Novel adalah obstruction of justice atau sebuah usaha untuk meghalangi kasus yang sudah berjalan.

Aksi ini berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB, diawali dengan rombongan aksi yang berjalan ramai-ramai dari gelanggan UGM menuju ke Bundaran UGM. Setelah itu dilakukanlah orasi dari beberapa perwakilan organisasi mahasiwa yang hadir. Ditengah-tengah orasi juga diselingi dengan pembacaan puisi tentang kasus yang tak kunjung selesai ini serta menyanyikan beberapa lagu tentang perjuangan. Setelah itu dilakukanlah aksi teatrikal yang bercerita tentang penyerangan terhadap Novel Baswedan di waktu subuh. Aksi teatrikal ini diperankan oleh beberapa mahasiswa dengan menggunakan topeng dan beberapa atribut lainya. Kemudian aksi dilanjutkan dengan penyalaan lilin dan doa Bersama antar agama. Sebelum penutupan aksi juga dibacakan pernyataan sikap dari Aliansi Mahasiswa UGM. Pernyataan sikap ini berdasarkan tinjauan-tinjauan dari kajian strategis berjudul “ Novel Baswedan dalam Pusaran Oligarki” serta beberapa kajian lainya. Isi dari pernyataan sikap tersebut antara lain.

Mendesak kapolri untuk segera menyampaikan perkembangan tim gabungan penyidik
Jika hingga Juli 2019 tidak ada perkembangan yang berarti, maka menuntut presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independent
Menuntut presiden terpilih untuk berkomitmen dalam penyelesaian kasus penyerangan Novel baswedan
Menghimbau masyarakat untuk mengawasi jalanya kasus Novel Baswedan

IMM UGM Terima Kunjungan dari PK IMM FKIP UMS

By

alkhawarizmi

-

April 11, 2019

0

Yogyakarta- Dalam rangka menjalin silaturahmi PK IMM FKIP UMS melakukan kunjungan ke IMM UGM, ahad (7/04/2019)

PK IMM FKIP UMS datang bersama Ketua umum PK beserta jajaran Pimpinan Komisariat dan kader PK IMM FKIP UMS yang semuanya berjumlah 28 orang. Rombongan disambut langsung oleh Ketua Korkom IMM UGM dan Pimpinan Komisariat (PK IMM) Al-Khawarizmi, Ibnu Al-Baitar, Ibnu Khaldun UGM di Aula Langgar Kidul KH. Ahmad Dahlan.

Ketua Korkom IMM UGM, Muhammad Arif Hidayat dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan IMM UMS yang penuh perjuangan sekaligus meminta maaf atas beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kunjungan ini berlangsung sejak 13.00 hingga 16.00 WIB. Diawali dengan sambutan dari ketua korkom UGM dan dilanjutkan sambutan oleh ketua PK IMM FKIP UMS. Setelah itu diadakan FGD. Pada sesi FGD ini dibentuk kelompok- kelompok sesuai bidang yang ada di IMM.
Melalui diskusi-diskusi per bidang ini, IMM UGM dan PK IMM FKIP UMS dapat saling bertukar pengalaman dan cerita mengenai keadaan IMM di masing-masing Universitas. Tentu terdapat banyak perbedaan antara IMM UGM (Perguruan Tinggi Negeri) dan IMM UMS (Perguruan Tinggi Muhammadiyah). IMM merupakan organisasi ekstra kampus di UGM, sementara di UMS IMM merupakan organisasi internal kampus sehingga terdapat perbedaan dalam proses
prekrutan anggota, kegiatan kultular dalam internal IMM, lingkup geraknya, dan sumber pendanaan.

Meskipun begitu perbedaan ini menunjukkan bahwa semangat bermuhammadiyah hendaknya terus menyala dalam jiwa kader Muhammadiyah baik yang berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Akhirnya PK IMM FKIP UMS dan IMM UGM berharap bahwa silaturahmi ini dapat merekatkan relasi untuk saling mendukung dan menguatkan perjuangan dalam berIMM.

Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat

IMM? Jaya!
IMM?Jaya!
IMM? Jaya! Jaya! Jaya!

Musykom VIII PK IMM Al Khawarizmi UGM, Wujudkan Ikatan Harmonis-Progresif

By

alkhawarizmi

-

November 18, 2018

0

Pimpinan Komisariat IMM Al Khawarizmi UGM melaksanakan musyawarah komisariat (Musykom) VIII pada Sabtu (17/11) dan Ahad (18/11) 2018. Musykom merupakan musyawarah tertinggi di tingkat komisariat yang di dalamnya membahas gerak organisasi selanjutnya serta penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja selama satu periode. Bertempat di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, rangkaian Musykom diawali dengan Studium Generale oleh Kakanda Muhammad Yusro, S.T., M.Biotech., Ketua Umum PK IMM Al Khawarizmi UGM periode 2010-2011.

Mengusung tema Rekonstruksi dan Reorientasi Gerak Organisasi serta Ekspansi dalam Mewujudkan Ikatan Harmonis-Progresif, harapannya melalui Musykom VIII tersebut dapat terwujud ikatan yang harmonis dan progresif melalui rekonstruksi dan reorientasi gerak internal organisasi, serta ekspansi gerakan.

Muhammad Arif Hidayat, ketua umum PK IMM Al Khawarizmi UGM periode 2017-2018, dalam sambutannya menyampaikan terkait perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tidak lain karena adanya sifat responsif dan dinamis terhadap berbagai isu terkini. Meski demikian sifat dinamis tersebut tidak boleh meninggalkan ideologi, atau dengan kata lain bergerak namun tetap menjaga idealisme. Harapannya, IMM UGM juga demikian, senantiasa bergerak dinamis, tanpa meninggalkan idealism.

Turut hadir pula, perwakilan dari Pimpinan Cabang IMM Bulaksumur-Karangmalang, Immawan Khairil Faiz, yang menyampaikan pesan penyemangat untuk tetap setia pada jalan dakwah IMM, jalan dakwah Muhammadiyah, serta jalan dakwah Islam.

Selanjutnya, rangkaian acara musykom terdiri atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja PK IMM Al Khawarizmi periode 2017/2018, pembahasan mengenai alur kaderisasi, GBHK, dan Rekomendasi, serta penetapan dewan formatur.

Dalam musyawarah tertutup dewan formatur, disepakati penetapan Immawan Zidan Yusron Wijanarko (Teknis Mesin, 2016) sebagai Ketua Umum dan Immawan Hasta Nur Hidayat (Teknik Kimia, 2016) sebagai Sekretaris Umum PK IMM Al Khawarizmi UGM periode 2018-2019.

Dalam sambutannya, Immawan Zidan menyampaikan bahwa amanah menjadi ketua umum PK IMM Al Khawarizmi adalah satu hal yang berat, terutama untuk menjaga progress IMM Al Khawarizmi tetap naik. Untuk itu sangat memohon bantuan dan bimbingan dari semua pihak dalam menjalan amanah tersebut. Harapannya, wasilah dan ghirah dakwah di IMM tetap terjaga melalui media manapun.

(ltf)

IMM UGM Gelar Silaturrahim Keluarga Besar Muhammadiyah UGM

By

pkibnukhaldun

-

September 20, 2017

0

Yogyakarta- Bertempat di PP Muhammadiyah Cikditiro, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Gadjah Mada menggelar acara Silaturrahim Keluarga Besar Muhammadiyah UGM, Minggu (16/9). Silaturrahim ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa, tetapi juga perwakilan dosen. Tujuan diadakan silaturrahim ini adalah untuk mempererat tali persaudaran, sekaligus memperkenalkan Muhammadiyah kepada kader baru.

Dengan nama “Ngopi Bareng IMM: Dari Muhammadiyah untuk Bangsa”, silaturrahim ini bukan hanya sekedar ajang untuk bertemu antar kader, tetapi juga berdiskusi seputar isu Muhammadiyah. Oleh karena itu, kata Ngopi digunakan sebagai singkatan dari Ngobrol Pintar. Konsep ngobrol pintar kemudian dibungkus dengan bentuk talkshow dengan menghadirkan dua pembicara: Bapak Bambang Suwignyo, S.Pt., M.P., Ph.D selaku Dosen Fakultas Peternakan UGM, dan Bapak Ahmad Agus Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Dosen Fakultas Teknik. Dipandu oleh Habib Haidar dari Fakultas Hukum, masing-masing pembicara memberikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Bapak Ahmad Agus Setiawan atau yang biasa dipanggil Pak Aas, banyak memberikan materi terkait prestasi mahasiswa, karena latar belakang beliau yang memegang salah satu posisi di Direktorat Kemahasiswaan. Beliau lebih banyak memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk bersemangat mengikuti lomba, karena menurutnya, Ditmawa telah menyiapkan banyak apresiasi kepada mahasiswa yang menjadi pemenang. Sedangkan Pak Bambang banyak memberikan materi terkait jihad pangan, sesuai dengan background ilmunya, dan juga keterlibatannya di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Beliau banyak membagikan pengalaman pribadinya di bidang pemberdayaan masyarakat, salah satunya pengalaman beliau saat melakukan pemberdayaan di Papua.

Talkshow yang berjalan sekitar 2 jam tersebut berjalan lancar dan juga interaktif. Banyak mahasiswa yang mendapatkan insight baru dari materi yang disampaikan pembicara. Selain talkshow, dalam silaturrahim ini juga terdapat sesi sharing bersama mengenai IMM UGM. Sharing ini dipantik oleh Immawan Fatah selaku Ketua Umum PK Al Khawarizmi periode 2014-2015, dan Immawan Rusli selaku Ketua Umum PK Ibnu Khaldun periode 2016-2017. Dengan sesi sharing ini, banyak hal-hal yang dikritisi oleh peserta dan menjadi bahan diskusi bersama. (ASA)